Mar 16 / 0 Comments

Rotasi Besar Pejabat Eselon II NTT, Gubernur Tekankan Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Berbasis Kinerja

Pelantikan & Pengukuhan JPTP Provinsi NTT 2026

Kupang, bkd.nttprov.go.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) yang berlangsung di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Senin (16/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari agenda konsolidasi birokrasi pada tahun awal kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur NTT.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, dihadiri unsur pimpinan DPRD, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat sipil, TNI/Polri, serta para undangan dari berbagai elemen masyarakat. Momentum ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi simbol dimulainya reposisi strategis kepemimpinan birokrasi daerah.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Gubernur oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Guido El Joacim Laga, S.STP, M.Si. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung secara khidmat, diikuti penandatanganan berita acara sebagai bentuk legitimasi administratif dan moral atas jabatan yang diemban.

Dalam suasana yang penuh makna, para pejabat yang dilantik menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Pelantikan ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melakukan penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah.

Gubernur NTT dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi besar dalam memperkuat sistem pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja birokrasi, serta memastikan bahwa roda pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegas gubernur .

Capaian Pembangunan dan Tantangan Nyata

Dalam sambutannya, gubernur juga memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2024 mencapai 3,73 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp137,28 triliun. Bahkan, pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan hingga mencapai 5,44 persen, melampaui rata-rata nasional.

Selain itu, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, dari 18,60 persen pada Maret 2025 menjadi sekitar 17,50 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 69,89.

Namun demikian, gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi NTT. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta tingginya angka stunting menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani.

“Angka kemiskinan memang menurun, tetapi masih jauh di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar,” ujarnya .

Lebih lanjut, ia menyoroti struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah, serta keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah sebagai hambatan utama dalam percepatan pembangunan.

Penegasan Peran ASN dan Reformasi Birokrasi

Gubernur menekankan bahwa pejabat yang dilantik harus mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam birokrasi. Ia meminta seluruh pejabat untuk bekerja tidak hanya keras, tetapi juga cerdas, adaptif, dan inovatif dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Para pejabat diharapkan mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala dengan berbasis pada data yang riil, bukan sekadar laporan administratif.

Selain itu, gubernur juga menyoroti pentingnya penertiban pengelolaan aset daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan bahwa aset pemerintah dikelola secara tertib, legal, dan produktif sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan.

Tak kalah penting, aspek komunikasi publik juga menjadi perhatian utama. Gubernur mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

“Komunikasi publik yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya .

Daftar Lengkap Pejabat yang Dimutasi

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 23 pejabat mengalami rotasi jabatan strategis :

  1. Dr. Drs. Yusuf Lery Rupidara, M.Si – dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan 
  2. Linus Lusi, S.Pd, M.Pd – dari Staf Ahli Gubernur menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
  3. Ir. Yohanes Oktovianus, MM – dari Kepala Dinas Peternakan menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda 
  4. Ruth Diana Laiskodat, S.Si., Apt., MM – dari Kepala Dinas P3AP2KB menjadi Kepala Dinas Kesehatan 
  5. Henderina Sintiche Laiskodat, SP, M.Si – dari Kepala BPSDM menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra 
  6. Alexon Lumba, SH, M.Hum – dari Kepala Bapenda menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra 
  7. Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT – dari Kepala Bappelitbangda menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
  8. Sylvia Ratnawati Peku Djawang, SP, MM – dari Kepala Disnakertrans menjadi Kepala DPMPTSP 
  9. drg. Iien Adriany, M.Kes – dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas P3AP2KB 
  10. Drs. Kanisius H.M. Mau, M.Si – dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala BKD 
  11. Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM – dari Kepala Dinas Pariwisata menjadi Kepala Kesbangpol 
  12. Yosef Rasi, S.Sos, M.Si – dari Kepala BKD menjadi Kepala Disnakertrans 
  13. Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si – dari Kepala Biro Pemerintahan menjadi Kepala Dinas Pariwisata 
  14. Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST, MH – dari Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Perhubungan 
  15. Sulastri H.I. Rasyid, S.Pi, M.Si – dari Kepala DKP menjadi Kepala DLHK 
  16. Prisila Q. Parera, SE – dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
  17. Viktorius Manek, M.Si – dari Kepala Dinas PMD menjadi Kepala Dinas ESDM 
  18. Drs. Ady E. Mandala, M.Si – dari Staf Ahli Gubernur menjadi Kepala Diskominfo 
  19. Rosye Maria Hedwine, ST, M.Si – dari Kepala Dinas ESDM menjadi Kepala Dinas Sosial 
  20. Mahadin Sibarani, ST – dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Pelaksana BPBD 
  21. Drs. Alexander Berthianus Koroh, MPM – dari Kepala DPMPTSP menjadi Kepala Dinas PMD 
  22. Djoese Selestino Martins Naibuti, S.Pt, M.Si – dari Kepala Biro Organisasi menjadi Kepala Biro PBJ 
  23. Adelino Da Cruz Soares, A.KS, M.PSSp – dari Kepala Biro PBJ menjadi Kepala Biro Organisasi

Daftar Lengkap Pejabat yang Dikukuhkan

Selain mutasi, sebanyak 12 pejabat dikukuhkan dalam jabatan yang sama sebagai bagian dari stabilisasi organisasi :

  1. DR. Drs. Zet Libing, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
  2. Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, MT menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah 
  3. Ambrosius Kodo, S.Sos menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
  4. Drs. Petrus Seran Tahuk menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan 
  5. Benyamin Nahak, ST, MT menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
  6. Joaz Bily Oemboe Wanda, SP menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
  7. Drs. Benhard Menoh, MT menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah 
  8. Alfonsius Watu Raka, SE, MM menjabat sebagai Sekretaris DPRD 
  9. Drs. Yohan A. Bunmo Loban, M.Si menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
  10. Agustinus R. Sigasare, ST menjabat sebagai Kepala Biro Umum 
  11. Selfi Handrayani Nange, S.Sos, M.Si, M.Pub.Pol menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 
  12. dr. Stefanus Dhe Soka menjabat sebagai Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Konsolidasi Menuju Birokrasi Adaptif

Pelantikan ini mencerminkan upaya serius Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Penataan ulang jabatan diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas daerah, khususnya dalam sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi konsolidasi internal pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Di akhir sambutannya, gubernur menyampaikan pesan moral yang mendalam kepada seluruh pejabat yang dilantik.

“Jabatan yang saudara emban hari ini bukanlah sekadar posisi, tetapi ladang pengabdian. Berikanlah yang terbaik, bekerjalah dengan hati, dan jadilah cahaya bagi masyarakat,” ujarnya .

Ia juga mengajak seluruh jajaran birokrasi untuk terus bersinergi dan bergandengan tangan dalam mewujudkan visi besar pembangunan daerah.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan semakin solid dalam menjawab tantangan pembangunan serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat menuju NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. (gr/asdma)

Goris B.