10 Oct

Sekda NTT: Kendala Teknis Pendaftaran Online Tidak Boleh Menghambat Calon Pelamar, BKD Provinsi NTT Gelar Workshop Seleksi CPNS 2018

Kupang –bkd.nttprov.go.id- Bertempat di Aula Fernandez gedung sasando kantor Gubernur NTT, Senin(08/10/2018), Pemerintah Daerah se-NTT mengikuti workshop seleksi CPNS tahun 2018. Dalam laporan kegiatan, Kepala BKD Provinsi NTT yang diwakili oleh Sekretaris BKD Bapak Mulu Blasius, SE, CES menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam seleksi CPNSD. Dipaparkan pula dalam laporanya bahwa yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah para Kepala Badan Kepegawaian Daerah se-NTT yang juga didampingi oleh para admin SSCN yang khusus bertugas menangani masalah teknis pendaftaran online. Narasumber yang diundang berasal dari Kantor Regional X Badan Kepegawaian Denpasar yaitu Ibu Ida Ayu Rai Sri Dewi selaku Kepala Kantor Regional X BKD dan Bapak Abdul Salam Gassing sebagai kepala bidang pengangkatan dan pensiun.

Workshop ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Povinsi NTT dan dalam sambutannya, Ir. Benediktus Polo Maing menegaskan peran Aparatur Sipil Negara. “ASN harus mengedepankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sehingga dalam proses seleksi CPNS harus memperlakukan para pencari kerja dengan ramah”. Beliau juga mengharapkan agar dengan tata cara perekrutan ASN yang profesional dan terbuka diharapkan dapat dapat menyeleksi putra/i terbaik daerah untuk mengadi di pemerintahan.

Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTT juga menjelaskan kebijakan proteksi terhadap beberapa formasi yang hanya diperuntukan bagi putra/i daerah dari daerah di NTT saja.  “Pemerintah Daerah tidak bermaksud primordial dalam merekrut calon pelamar, tetapi ingin memberikan kesempatan bagi putra/i daerah yang punya kecerdasan dan militansi untuk mengabdi dan bekerja dalam jangka waktu yang lama di Nusa Tenggara Timur, dan bukan sebagai batu loncatan saja untuk kemudian pindah ke daerah lain” tegasnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah juga mengharapkan partisipasi aktif dari perserta untuk membahas segala permasalahan terkait pelaksanaan seleksi CPNS. “Saya mengharapkan semua peserta yang hadir menggali informasi sebanyak mungkin dari para narasumber dan segera mencari solusi agar kendala-kendala teknis tidak  menghambat calon pelamar untuk mendaftar”. Dengan demikian peran para pengelola kepegawaian se-NTT akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan seleksi calon calon PNS tahun 2018.

Selanjutnya, dalam workshop ini Ibu  Ida Ayu Rai Sri Dewi menyampaikan pentingnya koordinasi dengan stakeholders lain dalam pelaksanaan seleksi CNPS tahun 2018. “Para panitia daerah harus bekerja sama dengan Kepolisian agar mengawal proses seleksi ini agar dapat berjalan dengan baik” jelasnya. Selain itu, Ibu Kakanreg X BKN juga menegaskan pentingnya agar para panitia CPNS daerah untuk berkomitmen, “saya berharap agar panitia daerah membuat dan menandatangani Pakta Integritas agar punya komitmen dan tanggung jawab terhadap proses seleksi CPNS” tegasnya.

Nara sumber lainnya, Bapak Abdul Salam Gasing menyoroti beberapa persyaratan administrasi. “Instansi daerah diharapkan menentukan kelulusan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku agar proses penetapan NIP setelah kelulusan tidak menjadi kendala di Kantor Regional X BKN”. Terkait kendala teknis pendaftaran online kembali dijelaskan oleh Narasumber ketiga Bapak Jefry, “Kantor Regional X BKN akan membantu menyelesaikan permasalahan pendaftaran online dan jika kewenangan penyelesaian masalahnya berada di admin BKN pusat, maka akan diteruskan dan dikawal agar bisa diselesaikan secepatnya” jelasnya.

Dalam diskusi yang di pandu oleh Kepala Bidang Perencanaan, Bapak Frans Wotan, sejumlah peserta dari kabupaten/kota mempertanyakan tentang persyaratan akreditasi program studi. Dalam penjelasannya nara sumber menegaskan bahwa sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB bahwa persyaratan yang diminta adalah akreditasi program studi/jurusan saat pelamar lulus. Selain itu, para peserta menyampaikan beberapa kendala saat mendaftaran antara lain cara memperbaiki data pelamar yang keliru, data tenaga honorer K2 yang tidak cocok dan permasalahan teknis lainnya.

Menutup kegiatan, Bapak Frans Wotan berharap agar dengan mengikuti workshop ini para pemangku kepentingan mempunyai acuan yang jelas dalam pengambilan keputusan selama proses seleksi administrasi dan pelaksanaan tes komptensi. Selain itu, beliau juga menegaskan agar semua instansi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kantor Regional X BKN jika membutuhkan penjelasan lebih detail mengenai persyaratan dan ketentuan teknis selama penyelenggaraan seleksi CPNSD.

(*Cun)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top