05 May

PNS Provinsi NTT Boleh Mengajukan Masa Persiapan Pensiun, Badan Kepegawaian Negara Keluarkan Peraturan MPP

BKD.NTTPROV.GO.IDUntuk mempersiapkan PNS agar menikmati masa pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia, Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan peraturan terbaru terkait Masa Persiapan Pensiun (MPP), yakni Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun yang ditetapkan pada 6 Maret 2019. (Peraturan tersebut dapat diunduh DISINI).

Dalam peraturan tersebut ditegaskan antara lain bahwa PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun  (BUP), dapat mengambil MPP dan dibebaskan dari Jabatan ASN untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Selama menjalankan MPP, seorang PNS mendapatkan hak berupa gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

Akan tetapi tidak semua PNS yang akan pensiun dapat diberikan MPP. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) peraturan tersebut, MMP tidak berlaku bagi PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, PNS yang sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana, dan PNS pekerjaan/tanggung jawab jabatannya tidak dapat dialihkan kepada pegawai lainnya sampai dengan PNS yang bersangkutan mencapai BUP.

Untuk membuktikan tidak adanya ketiga halangan tersebut, maka dalam pengusulan MPP, wajib dilampirkan surat keterangan dari kepala perangkat daerah.

Kasubid Pemindahan dan Pensiun Pegawai, BKD Pemprov NTT, Basilius Nou, S.Sos, menuturkan selama tahun 2019 sudah ada 7 (tujuh) PNS yang mengajukan MPP. Enam diantaranya sudah mengantongi SK, sementara seorang lainnya sedang melengkapi dokumen usulan.

“Selama ini di Pemprov (NTT-Red) jarang ada yang MPP. Baru sejak keluarnya PP 11 dan sekarang ada perka BKN tentang MPP, baru orang mulai ajukan MPP. Kita perlu sebarkan aturan ini ke dinas-dinas, supaya orang tahu,” tutur Basilius di ruang kerjanya pada Kamis (9/5/2019).

(* Luis Aman )

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top