09 Sep

Pembahasan RANPERGUB tentang Manajemen Kinerja PNS sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja 

Kupang, bkd.nttprov.go.id - Pada hari Jumat, 13 September 2019 bertempat di Ruang Rapat BKD Provinsi NTT Jalan El Tari No. 52 Kupang, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Henderina Sintinche Laiskodat, SP., M.Si tersebut berlangsung selama sekitar 1.5 jam yang dihadiri oleh beberapa ASN perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait di antaranya Biro Hukum dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT termasuk dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Di awal pertemuan tersebut Kepala BKD Provinsi NTT menyampaikan tujuan pertemuan adalah untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Manajemen Kinerja PNS Provinsi NTT sebagai payung hukum implementasi Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Online yang akan digunakan untuk mengukur kinerja PNS sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin).

Dalam paparannya, Ibu Henderina menyampaikan poin-poin penting dalam Draft Ranpergub dan konsep dasar Penilaian Prestasi Kerja berdasarkan Dasar Hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja. Di akhir paparannya, ia menegaskan bahwa untuk menjamin keberhasilan implementasi aplikasi PPK Online di setiap OPD Pemerintah Provinsi NTT sebagai dasar pembayaran Tukin di tahun 2020, dalam ranpergub tersebut perlu ditambahkan 1 poin pada sanksi yaitu berupa pemotongan Tukin sebesar 25% bagi ASN yang tidak melakukan Pelaporan PPK serta bagi pejabat struktural yang tidak melakukan penilaian.

Pernyataan tersebut ditanggapi secara beragam oleh peserta rapat. ASN dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTT menyatakan sangat setuju dengan penetapan sanksi tersebut sementara salah satu ASN dari Biro Hukum merasa kurang setuju mengingat sanksi tersebut harus dilihat lagi dengan Pergub terkait yang lain misalnya pergub tentang TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan). Peserta rapat yang lain menyampaikan kendala terkait kesiapan infrastruktur di instansi mereka seperti jaringan internet, selain kendala SDM di mana para pejabat struktural yang sebagian belum menaruh perhatian khusus pada pentingnya implementasi aplikasi ini. Walaupun demikian, pada akhirnya semua peserta sepakat untuk mendukung suksesnya implementasi aplikasi ini di Perangkat Daerah masing-masing demi kesiapan pembayaran Tukin berbasis capaian kinerja di tahun 2020.

Pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan teknis pengoperasian PPK Online dari peserta rapat juga dimunculkan di akhir sesi. Oleh Ibu Kepala BKD NTT, penyelesaian permasalah teknis tersebut diarahkan untuk diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan  tim PPK Online. Menutup pertemuan hari itu, ibu kepala BKD Provinsi NTT menegaskan kepada peserta rapat untuk menyampaikan poin-poin hasil rapat kepada Pimpinan OPD masing-masing, kemudian untuk tahapan selanjutnya, BKD Provinsi NTT akan melakukan evaluasi progres capaian PPK Online sebagai bahan pelaporan kepada Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur dan Gubernur NTT.

Penulis: Santa Anna Trihastuti, S.Kom., MIS
 

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top