09 Sep

Lantik Pejabat Fungsional, Sekda NTT: Tidak Ada Lagi Aku Masih Seperti Yang Dulu

Kupang, bkd.nttprov.go.id - Momen pelantikan adalah suatu peristiwa yang menggemparkan dan membuat para Aparatur Sipil Negara deg-degan. Muncul banyak pertanyaan, dapat jabatan atau tidak? Tetap menjabat, dipindahkan ke jabatan lainnya ataukah dibebastugaskan? Rupanya moment pelantikan kali ini berbeda dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya yang adalah pelantikan pejabat struktural (Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas), sehingga segala kerisauan hilang. Pelantikan kali ini adalah pelantikan pejabat fungsional tertentu. Namun banyak juga yang bertanya sinis: Apa urgensi pelantikan pejabat fungsional? Pelantikan pejabat fungsional buat sensasi dan hal yang tidak perlu? Demikian beberapa pertanyaan yang sempat terekam tatkala mendengar ocehan beberapa orang yang menerima surat undangan pelantikan pejabat fungsional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditegaskan semangat dari pelantikan pejabat fungsional. Pasal 87 menjelaskan “Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Dengan demikian pelantikan pejabat fungsional bukan momen mencari sensasi atau hal yang tidak penting, tapi merupakan momen pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, dalam sambutannya menjelaskan bahwa yang bertanya tentang pelantikan pejabat fungsional tentu tidak mengetahui bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku pejabat fungsional juga dilantik dengan tata cara yang sama para pejabat structural dilantik. Benediktus menjelaskan: “Pelantikan pejabat fungsional pada prinsipnya sama dengan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi. Tidak ada yang membedakan dalam tata cara pelantikan maupun pengambilan sumpah. 

Namun demikian dalam pendistribusian tugas keduanya berbeda, pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi merupakan momen pendistribusian tugas. Sedangkan pelantikan pejabat fungsional adalah pengukuhan bagi para pejabat fungsional yang selama ini telah melaksanakan tugas-tugas professional berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dan kekhususan pelayanan tempat kerja.”
Oleh karena itu Sekda NTT juga mengajak 250 orang Pejabat Fungsional yang dilantik untuk bekerja secara professional pada bidang tugas masing-masing dalam membantu pimpinan daerah mewujudkan Visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera. Bahwa ada tekad untuk mengurangi angka kemiskinan yang saat ini masih berkutat di angka 20-an % untuk diturunkan menjadi 10% di tahun 2023.  Bahwa ada tekad untuk membuat laju pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dengan pariwisata sebagai lokomotif utama (Prime mover) yang memicu pertumbuhan pembangunan di semua sektor. Sekda menjelaskan bahwa kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Ada tuntutan untuk selalu berubah di tengah era globalisasi dan kemajuan IPTEK yang menuntut inovasi-inovasi.

Lebih lanjut untuk membakar semangat para pejabat fungsional yang dilantik, Sekda NTT mengingatkan akan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. “Bapak ibu yang hari ini dilantik kedepan tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Tidak bisa lagi bekerja seperti lagu Aku masih seperti yang dulu”. Setiap orang yang menduduki jabatan fungsional tertentu harus mengikuti Uji Kompetensi dan yang telah menjabat juga ada Uji Kompetensi baik itu untuk maintenance maupun untuk naik jabatan. Selain itu untuk dapat naik jabatan harus ada formasi, tidak serta merta orang yang menduduki jabatan fungsional tertentu naik jabatan. Ada mekanisme Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Uji Kompetensi Maintenance. Jika tidak lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang akan tetap berada pada jenjang jabatan yang ada. Akan tetapi jika tidak lulus uji kompetensi Maintenance maka akan mendapatkan punishment sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan hukuman akan diberhentikan dan tidak diperkenankan untuk menjabat dan atau melamar untuk jabatan yang sama

Pelantikan pejabat fungsional yang pertama kalinya ini selain disaksikan oleh rohaniwan juga oleh saksi PNS yang diwakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Ibu Henderina Sintiche Laiskodat, SP.MSi, dan Direktur RSUD Prof.Dr. W.Z.Johannes Kupang, bapak Dr.drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes. Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari dua Jabatan Fungsional Ahli Utama dan lainnya dari jenjang terampil sampai dengan madya dari semua jabatan fungsional yang ada.

Penulis: JB Avodius Kapa
Assessor SDM Aparatur Pertama

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top