27 Nov 19

Asa Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do Kepada Assessor SDM Aparatur Provinsi NTT

Mbay, BKD.NTTPROV.GO.ID – Sebelas bulan memimpin wilayah Nagekeo, tentu waktu yang cukup bagi Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do untuk mengamati kinerja bawahan. Bupati Don tengah mengevaluasinya karena dia membutuhkan figur yang memiliki kemampuan atau keberanian mengambil resiko (risk taker).

Kalau semua persoalan di pundaknya, tentu itu memberatkan. Dan, hasil penilaian kompetensi manajarial dan kompetensi bidang dapat memberikan rekomendasi calon-calon pemimpin yang tepat untuk posisi atau jabatan yang tepat pula (the right man on the right place).

Bupati Nagekeo, dalam kesempatan kunjungan oleh tim assessor (penilai) dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov NTT, membeberkan beberapa persoalan di Nagekeo terkait birokrasi. Curhatan-nya tentu menjadi pemantik bagi tim assessor untuk menggali potensi dan kompetensi para JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) yang diuji pada kegiatan pemetaan JPTP (20-21 November 2019).

Dua poin yang disampaikan bupati di hadapan peserta tes, komitmen dan kompetensi. Komitmen terkait dengan konsistensi terhadap waktu, kepatuhan pada regulasi, dan banyak aspeknya. Kompetensi terkait dengan pengetahuan dan keptrampilan yang diprasyaratkan untuk seseorang yang duduk/akan menduduki jabatan tertentu.

Bupati telah memberikan permasalahan dan solusinya. Para assessor harus mampu memberi harapan kepada bupati yang adalah user dari hasil penilaian ini. Harapannya seperti apa? Gambaran atau potret assessee yang layak untuk menduduki jabatan tertentu. Beberapa persoalannya telah dibentanginya.

Bupati Don juga menegaskan bahwa Nagekeo memiliki banyak potensi yang belum digerakkan (digali). Karena itu, Bupati butuh pemimpin-pemimpin di birokrasi yang mampu menggerakan segala potensi. Bupati mengimpikan pemimpin yang berani mengambil resiko terhadap berbagai terobosan dan inovasi dalam kepemimpinannya. Nagekeo memiliki sejumlah potensi. Jika potensi itu tidak dikelola dengan baik, ya, tetap potensi yang tak bermanfaat apa-apa.

Di sektor pertanian misalnya, Bupati menyayangkan eksodus (diperdagangkan) sapi-sapi betina keluar Mbay. Untuk mengatasi ini, ia memulai dengan kebijakan dari hilir. Pemerintah Nagekeo mau tak mau harus menempuh politik anggaran agar dapat membeli sapi betina produktif milik masyarakat. Sapi yang produktif diberi inseminasi buatan (IB). Sedangkan sapi betina yang mandul diperolehkan untuk dijual.

Kedua, ekonomi masyarakat kecil. Bupati Don pula menyayangkan para renternir yang mencekik rakyat. Maka itu ia meminta koperasi masuk Mbay. Ada dua lembaga keuangan yang berkantor pusat di Kupang, Bank TLM dan Koperasi Swastisari. Dua-duanya diberi opsi untuk memilih kelompok masyarakat yang mau dibina. Swastisari memilih kelompok pedagang kecil di pasar Danga. Mayoritas adalah mama-mama yang mulai tergencet dengan kehadiran para pedagang pendatang. Sementara Bank TLM memilih kelompok wanita penenun. Tantangan bupati dijawab dan disanggupi oleh kedua lembaga keuangan ini.

Ketiga, pemerintah melakukan optimalisasi peralatan pertanian. Pemda bekerja dengan ATMI Solo untuk memodikasi alat pertanian seperti traktor yang berfungsi maksimal. Cara ini dinilai efektif untuk meminimalisir biaya produksi.

Banyak hal yang terungkap tetapi tak semua yang saya tulis. Satu sisi penting yang terpotret dan membekas dalam pertemuan itu adalah soal kepemimpinan. Kepemimpinan itu ‘mungkin’ tak peroleh dari bangku kuliah.
Kepemimpinan dapat diperoleh dari keseharian kita. Dari orang-orang dekat kita. Dari pemimpin kita. Momentum perjumpaan itu adalah ruang kelas terbatas dimana dan kapan kami mendapatkan sesuatu tentang kepemimpinan itu sendiri – dari Bupati Nagekeo. *

Gergorius Babo, S.Kom (Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top