09 Sep

20 Assessor NTT Disiapkan Untuk Menilai Kompetensi Pejabat Pegawas di Provinsi Papua dan Papua Barat

Bogor -bkd.nttprov.go.idSebanyak 20 orang Assessor SDM Aparatur Provinsi NTT mengikuti kegiatan persiapan untuk penilaian kompetensi pejabat pengawas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan persiapan ini dilaksanakan dalam bentuk Workshop Peningkatan Kapasitas Assessor yang diikuti oleh sekitar 150 Assessor dari seluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di The Mirah Hotel Bogor ini dibagi dalam dua gelombang. Gelombang Pertama pada tanggal (26/9) sampai (28/9) 2018 dan Gelombang Kedua pada tanggal (03/10) sampai (05/10) 2018.

“Workshop ini dilakukan sebagai pembekalan kepada para Assessor baik Assessor BKN maupun Assessor dari instansi luar sebagai persiapan untuk melakukan pemetaan potensi dan kompetensi jabatan pengawas di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun depan melalui program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K)” kata Kepala BKN Pusat DR. BimaHariaWibisana, MSIS dalam acara pembukaan Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Assessor. Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan penilaian kompetensi di Papua dan Papua Barat tahun depan merupakan respon atas ditetapkannya agenda nasional Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 yang dikenal dengan Nawacita, yang salah satunya adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan mempekuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan RI dan menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai wilayah terdepan (perbatasan), terpencil dan tertinggal.

“Yang saya butuhkan dari Workshop ini adalah penyamaan persepsi antaras eluruh Assessor yang akan dilibatkan di Papua tahun depan. Ada standarisasi kompetensi, standarisasi metodologi dan standarisasi instrument penilaian” kata Bima. Menurutnya kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) ini diprioritaskan pada peningkatan potensi dan kompetensi ASN. Tahapan awal yang diperlukan adalah melakukan pemetaan potensi dan kompetensi individual ASN. Data hasil pemetaan potensi dan kompetensi individual ASN ini, kemudian akan digunakan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuannya adalah diperolehnya pegawai yang menduduki jabatannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pemangku kepentingan.

Lebihlanjut, Kepala Pusat Pengembangan Kometensi BKN Pusat Dr. Purwanto mengatakan bahwa kegiatan penilaian kompetensi di Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki nilai manfaat yang tinggi, baik bagi pemerintah pusat, bagi instansi peserta dan bagi peserta itu sendiri. Manfaat bagi pemerintah pusat adalah sebagai dasar penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengembangan kompetensi dan kebijakan manajemen lainnya dalam rangka percepatan pembangunan daerah Papua dan Papua Barat. Manfaatbagi instansi peserta adalah menyediakan database profil kompetensi dan potensi pegawai, sebagai dasar penerapan managemen ASN yang berbasis merit. Sedangkan manfaat bagi peserta adalah untuk pengembangan dirinya sendiri(self development) dan merencanakan karirnya di masa yang akan datang (career planning).

20 orang Assessor NTT yang dipersiapkan untuk terlibat dalam pemetaan kompetensi Jabatan Pengawas di Papua dan Papua Barat tahun2019 adalah Adelino D.C Soares, AKS, MPS.Sp, Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol, Wilhem M. Unun F. Akoli, S. Fil, Lusius Aman, S.Fil, M.Hum, Mieke A. Tallo, S.Pd, Siman Halisi, AP, Aventus Melkiades Reme, S.Fil, Yuliana Ratu, S. Psi, Hilarius B. C. Da Silva,SE,M.Ec.Dev, Agustinus W. S. Tokan, S.STP,MM, Fideon Gotlif Siokain, SH, Crescentia Y. Assan, ST, MM, Krisantus O.P.N. Metboki, S.Fil, Maria Y. S Kiak, S. Kom, Eston Yohanes Koehua, SH, Maya Y. Monas, SKM, Johanes B. A Kapa, S. Fil, Christine E. Mau, M.Psi, Guido El Joacim Laga, S.STP, M.Si, Theresia M. P Pau, S. Psi.

(*Unun)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top