25 Jan 23

Penjabat Sekda Provinsi NTT: “Pimpinan Perangkat Daerah Harus Konsisten”

Kupang, bkd.nttprov.go.id – Agenda kerja Tim TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan) ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di awali dengan diadakannya sebuah rapat tim. Rapat yang terjadi pada hari Jumat, 20 Januari 2023 Pukul 14.00 Wita bertempat di ruang rapat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Ibu Johanna E. Lisapally, SH., M.Si.

Rapat yang dihadiri oleh beberapa Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT atau pejabat yang mewakili tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Pejabat Pimpinan Tinggi yang berkesempatan hadir pada rapat tersebut di antaranya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si., Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Dra. Flouri Rita Wuisan, MM.

Selain kedua pejabat tersebut hadir pula beberapa pejabat yang mewakili Perangkat Daerah yang merupakan bagian dalam Tim TPP di tahun 2022 yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Dalam rapat tersebut pejabat yang mewakili dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT memaparkan rancangan Peraturan Gubernur tentang TPP Tahun 2023. Dalam RAN Pergub tersebut, besaran TPP per kelas jabatan dibuat lebih mendetail dan diklasifikasikan per Perangkat Daerah sehingga lebih mudah untuk dipahami. Disampaikan pula bahwa TPP Januari 2023 siap dibayarkan di Bulan Februari 2023.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si menyampaikan bahwa BKD sedang mengembangkan aplikasi untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Hal ini dilakukan mengingat aplikasi yang digunakan di tahun sebelumnya memiliki perbedaan yang signifikan khusunya pada area Penilaian Perilaku Kerja. Mengingat salah satu unsur penunjang sistem Pembayaran TPP yang merupakan tanggung jawab dan kontribusi BKD Provinsi NTT adalah Penilaian Kinerja. Beliau menekankan bahwa sebaiknya tetap menyertakan unsur kehadiran dalam perhitungan TPP di Tahun 2023 yang melibatkan integrasi E-Absen oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi NTT.

Selain hal tersebut di atas, dalam rapat tersebut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Dra. Flouri Rita Wuisan, MM juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang lain yang merupakan syarat penting dalam pengajuan RAN Pergub TPP agar dapat disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Di akhir rapat tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTT menegaskan agar para Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan himbauan dan memberikan kesadaran bagi ASN di lingkungan masing-masing bahwa TPP tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman. Ia menegaskan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah harus konsisten terhadap hal ini, terlebih dapat terus memotivasi peningkatan kinerja ASN secara  individu untuk menunjang kinerja organisasi yang lebih baik.

 

Penulis: Santa Anna Trihastuti, S.Kom., MIS.

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top