11 Nov

OPINI: "Mengurai Benang Kusut Tenaga Honorer Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT"

bkd.nttprov.go.id, Pemerintah Kabupaten Lembata dibawah kepempinan Yantje Sunur menempuh langkah berani dengan merumahkan tenaga honorer dan tenaga kerja operasional sebanyak 1.800 per 31 Desember 2017 (Poskupang.com, 05/01/2018). Keputusan pemberhentian tenaga honorer ini dilakukan agar diberikan kesempatan kepada Pemerintah Lembata untuk melakukan analisis kebutuhan tenaga honorer. 

Langkah serupa dilakukan oleh Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco Do, melalui Surat Keputusan Bupati tertanggal 02 Januari 2019 memberhentikan tenaga honorer sebanyak 1.046 per 31 Desember 2018 (Voxntt.com, 09/01/2019) – meskipun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perekrutan tenaga honorer seperti yang dijanjikan.  

Sementara dari Kota Kupang, Walikota Jefri Riwu Kore memberhentikan 369 tenaga honorer per Mei 2019 karena indisipliner (Tribunnews.com, 03/05/2019).

Keputusan yang ditempuh oleh tiga kepala daerah boleh dibilang sangat dilematis. Di satu sisi, para Kepala Daerah tidak menghargai atas jasa pengabdian tenaga honorer daerah yang telah mengabdi lama serta mengacuhkan masa depan mereka. 

Di sisi lain, Kepala Daerah harus mengambil strategi untuk efisiensi biaya. Terlepas dari sisi kemanusiaan dan lainnya, dari aspek hukum, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk memberhentikan tenaga honorer karena sejatinya tenaga honorer dapat diberhentikan pada setiap akhir kontraknya.

Atas tindakan pemberhentian ini, tenaga honorer pun memiliki posisi tawar lemah karena tak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindunginya. Mengapa saya sebut posisi tawar tenaga honorer lemah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, alangkah baiknya kita ¬me¬¬-refresh pengetahuan kita tentang tenaga honorer. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Tenaga honorer ini kemudian dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga honorer kategori K2. 

Alasan pengangkatan  tenaga honorer didasarkan perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif  oleh  instansi - instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai. Hal ini didasarkan pada Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi : Disamping pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer dan tenaga kontrak. 

Dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian dihapus. Istilah tenaga honorer tidak ada dalam UU No. 5 tahun 2014 ini dan digantikan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Tetapi tenaga honorer tidak bisa menjadi PPPK ini mengingat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak harus ada seleksi dan test sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak dan harus sesuai dengan kebutuhan mengingat pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. 

Dengan diberlakukannya pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak maka mau tidak mau pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2014. Tetapi hal ini justru tidak menciptakan sebuah keadilan bagi tenaga honorer apalagi tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun yang berharap suatu saat dapat diangkat menjadi calon PNS tiba-tiba dengan berlakunya aturan baru maka mereka dihapuskan.

Tenaga honorer masih menyebabkan banyak kesulitan karena pemerintah tak sanggup memenuhi kebutuhan jaminan kepada tenaga honorer untuk diangkat sebagai CPNS. Sehingga pemerintah daerah masih banyak mengangkat tenaga honorer tanpa mempertimbangkan kuantitas yang diperlukan oleh instansi pemerintah. Padahal PP Nomor 48 Tahun 2005 pemerintah juga dilarang mengangkat tenaga honorer. Sebagai konsekuensinya penyelenggraan pemerintah belum dapat maksimal dengan secara baik, sehingga masih saja adanya tenaga honorer yang statusnya belum jelas hingga saat ini dan tenaga honorer baru direkrut setiap tahun. 

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam arahannya saat apel siaga di halaman Kantor Gubernur (Senin, 17/06/2019) menegaskan untuk menertibkan tenaga honorer. Merespon arahan Gubernur NTT, plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Henderina S. Laiskodat, mengarahkan bawahannya pada apel pagi (Selasa, 18/06/2019) untuk segera melakukan pendataan tenaga honorer di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Untuk merespon arahan pimpinan di atas, Bidang Perencanaan Pegawai BKD Provinsi NTT sendiri telah melakukan pendataan  tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dari data yang diperoleh, jumlah tenaga honorer sebanyak 4.817 orang. Bila dikelompok berdasarkan sumber pembiayaan, sebanyak 4.766 tenaga honorer yang dibiayai dari dana APBD Provinsi dan 45 orang dibiayai dari dana APBDN (BKD, 2019). Data ini masih bersifat sementara karena beberapa perangkat daerah belum mengirimkan data tenaga honorer masing-masing.

Sementara itu Universitas Cendana Kupang (2018) telah melakukan kajian tentang tenaga honorer. Hasil kajian ini menemukan fakta bahwa, pertama, perekrutan tenaga kerja kontrak/honor yang tidak memiliki sistem (prosedur dan mekanisme) yang baku. Kondisi ini menciptakan peluang bagi setiap Perangkat Daerah merekrut tenaga kontrak/ honor berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bias kebutuhan, bahkan terkesan ada muatan politik dan terindikasi bernuansa Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Kedua, jumlah tenaga kontrak/ honor pada kebanyakan Perangkat Daerah tidak mencerminkan kebutuhan real sesuai dengan beban kerja yang ada, sehingga tercipta kondisi over and under supply  of man power antar perangkat daerah.

Ketiga, adanya kesalahan penempatan tenaga honorer sehingga terjadi intellectual idel capacity yang signifikan. Akibatnya banyak tenaga kerja terdidik yang ditempatkan dan difungsikan tidak sesuai atau bahkan jauh dari bidang kompetensi dan sertifikat pendidikan yang dimiliki.

Kajian Undana ini diangkat lagi dalam  rapat bersama antara BKD dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BKD, Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si, Selasa (29/10/2019), di Ruang Rapat BKD. Ibu Kaban mengatakan bahwa  Gubernur NTT memiliki concern untuk menertibkan tenaga honorer. Karena itu pihaknya (baca: BKD) harus melakukan pendataan tenaga honorer. Rapat tersebut adalah salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi keberadaan tenaga honorer di semua perangkat daerah. 

Kenyataan yang sering dijumpai banyak tenaga honorer yang tidak bekerja efektif. Maka rekemondasi yang dapat diberikan adalah optimalisasi PNS meliputi, pertama, redistribusi, refungsionalisasi dan penataan serta penguatan kapasitas PNS. PNS yang tidak trampil, misalnya tidak mampu komputer, ya harus beri kursus komputer.  

Kedua, rasionalisasi tenaga honorer sesuai kebutuhan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan (khususnya untuk bidang teknik atau fungsional tertentu yang memang mutlak dibutuhkan).

Vonica Djaga (Biro Hukum) mengungkapkan  tidak adanya sistem perekrutan tenaga honorer sehingga menimbulkan banyak kelemahan dalam implementasi di lapangan seperti  tidak adanya perjanjian kerja antar pimpinan dengan tenaga honorer, tidak ada pengendali tenaga honorer serta sanksi bagi tenaga honorer. 

Sementara itu Benny Menoh (Badan Keuangan Daerah) perlu dilakukan evaluasi apakah keberadaan tenaga honorer di semua perangkat daerah sesuai kebutuhan atau tidak. Hal tersebut penting sebelum menempuh langkah refungsionalisasi dan redistribusi baik tenaga honorer maupun PNS.

Dalam rapat tersebut, Kepala BKD meminta semua perangkat daerah untuk melakukan analisis kebutuhan tenaga honorer, selanjutnya BKD merumuskan standar prosedur perekrutan tenaga honorer sehingga dapat menjawab kebutuhan perangkat daerah. Karena banyak tenaga honorer yang tidak memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang diperlukan oleh perangkat daerah. 

Sementara itu Yanes Pandie (Biro Pengadaan dan Kerjasama) mengungusulkan untuk membuat kontrak kerja tenaga honorer yang mana di dalamnya mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi yang diterima/dipatuhi tenaga honorer.  

Tenaga honorer ibarat benang kusut yang sulit terurai. Ini pula adalah kesalahan masa lalu sebagaimana kajian Undana yang terus “diwarisi” setiap pergantian tahun. Padahal, sebenarnya,  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 secara tegas  melarang pemerintah mengangkat tenaga honorer, namun kenyataan tenaga honorer direkrut setiap tahun anggaran. 

Sekusut apapun masalah tenaga honorer ini, suka atau tidak suka, Pemerintah Provinsi NTT harus segera mengurainya. Karena itu rapat Kepala BKD dengan pengelola kepegawaian perangkat daerah sebagai permulaan untuk mengurai benang kusut itu. Di sini, BKD memiliki bargaining position yang menentukan untuk mempertimbangkan perlu atau tidak perekrutan tenaga honorer. 

Penulis sepakat dengan  saran beberapa peserta dalam rapat tersebut, agar BKD harus mendorong analisis kebutuhan tenaga honorer masing-masing perangkat daerah. Analisis kebutuhan tersebut didalami dan ditindaklanjuti oleh BKD dengan menyetujui usulan tersebut atau meredistribusi PNS sesuai dengan syarat kebutuhan yang diusulkan perangkat daerah. Bila usulan tersebut disetujui, maka langkah selanjutnya meminta pertimbangan Bappelitbanda dan Badan Keuangan Daerah terkait dengan perencanaan dan pembiayaan gaji tenaga honorer. Apakah keuangan daerah masih mampu atau tidak untuk membiaya tenaga honorer baru? Apakah perekrutan tenaga honorer menjadi prioritas? Hal ini dapat dilihat pada skema mekanisme perekrutan tenaga honorer seperti berikut:

opini-tenaga-honorer

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk menjawab rekomendasi Undana; perekrutan, optimalisasi, dan rasionalisasi tenaga honorer. Selanjutnya, apakah pemerintah “merumahkan” semua tenaga honorer dan setelah itu tenaga honorer yan diberhentikan diarahkan untuk mengikuti  seleksi sebagaimana layak seperti seleksi CPNS? Atau, langkah pertama, pemerintah menempuh langkah “bersih-bersih” tenaga honorer yang indisipliner? Tentu saja, yang paling utama dari semua yang di atas, pemerintah harus secara tegas untuk memberlakukan “moratorium” perekrutan tenaga honorer di semua perangkat daerah. Moratorium dapat membantu pemerintah, terutama BKD untuk menertibkan tenaga honorer sebelum optimalisasi dan rasionalisasi tenaga honorer dieksekusi.

Konsekuensi dari kebijakan ini pasti ada. Tak semua tenaga honorer yang dapat dipertahankan. Hal ini sangat ditentukan dari hasil pemetaan dan kebutuhan tenaga honorer yang diusulkan perangkat daerah dan dikaji oleh BKD. Segala resiko kita harus ditanggung bila kita memiliki kehendak yang baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran dan pelayanan. *


Penulis: Gergorius Babo, S.Kom, Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja BKD Provinsi NTT

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top