03 Mar

KPK Dukung Pemberian TPP Tidak Berdasarkan Eselonering Melainkan Beban Kerja dan Kinerja ASN

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) pada tanggal 28/2/2014 lalu seperti dilansir kopsurgah.kpk.go.id. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi pemerintah daerah.

Korsupgah merupakan lanjutan kegiatan Korsupgah yang telah dilakukan sejak 2012 yang melakukan supervisi pada pemerintah daerah, dan pelayanan publik pada beberapa kantor pertanahan dan kantor imigrasi. Kegiatan Korsupgah ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana amanat UU No. 30 tahun 2002, khususnya pasal 6, 7, 8 dan 14.

Dalam pengamatan KPK,  tata kelola pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah masih jauh dari paradigma pembangunan yang ideologis, artinya kebijakan belum berpihak pada rakyat sebagaimana sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, tepatnya Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945. 

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No. 30 tahun 2002, Korsupgah memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengamatan dan pengujian pemerintah daerah baik tingkat provinsi, ibukota provinsi, maupun pemerintah kota/kabupaten. Sejumlah sektor yang menjadi fokus utama pengamatan dan pengujian, yaitu sektor ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan dengan penekanan pada pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya, menyangkut penganggaran dan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pelayanan publik.

Upaya pencegahan korupsi di Indonesia, KPK telah meluncurkan aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau Rencana Aksi Pencegahan Korupsi. Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan monitoring atau pemantauan. Pemerintah daerah dapat menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Aplikasi MCP berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah dapat mengisi laporan dengan mengentri data/laporan ke dalam aplikasi tersebut. Selain laporan yang disampaikan, juga dapat dilampirkan bukti fisik yang difoto dan dikirimkan bersama dengan laporan yang dientri. Aplikasi ini dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan self assesment.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPK RI menginisiasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi se-Provinsi NTT di Aula Fernandes Kantor Gubernur Sasando, Kamis (21/03/2019). Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah NTT, Alfi Rachman Waluyo mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi upaya aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini. Koordinasi dan supervisi merupakan salah satu upaya pencegahan. 

Rata-rata MCP (Monitoring Center For Prevention) NTT berdasarkan delapan agenda perubahan yang diintervensi, masih jauh di bawah rata-rata MCP Nasional. MCP Nasional berada  di kisaran 58 persen sementara NTT masih sekitar 29 persen. Kabupaten Belu menempati urutan teratas capaian MCP sebesar 60 %, dan disusul Ngada (45 %) dan Malaka (38 %).
 
Pada kesempatan tersebut, Alfi menegaskan bahwa KPK mendukung pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tapi KPK mengharapkan TPP ini tidak berdasarkan eselonering melainkan berdasarkan beban kerja dan kinerja. 

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi se-Provinsi NTT dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang. Pada kesempatan tersebut Saut mengajak para Bupati/Walikota se-NTT untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, persoalan bangsa terbesar saat ini adalah konflik  konflik kepentingan. Konflik kepentingan pasti tidak ada check and balance system (sistem pengawasan dan keseimbangan).

Dihadapan para peserta Rakor, Saut mengibaratkan pemimpin  seperti elang yang terbang sendirian ke mana-mana tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Ia harus berintegritas. Itu artinya ia tidak peduli dengan orang lain selama itu baik dan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef   A. Nae Soi, MM, mewakili Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat,  mengapresiasi kehadiran Wakil Ketua KPK dan rombongan di NTT. Kehadiran mereka sangat membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT terutama dalam  hal memberikan rambu-rambu agar tidak tergelincir dalam jurang korupsi.
 
“Kalau dengar KPK, kita biasanya tegang dan takut. Tidak usah takut, kalau tidak mencuri, kenapa kita mesti takut. Siapa pun yang mau membantu NTT, kita sangat welcome. Apalagi  KPK datang untuk mengingatkan kita dengan menjalankan tugas pencegahannya, jalannya seperti ini dan tidak boleh begini. Itulah tujuan utama kedatangan KPK,” jelas Josef Nae Soi seperti dikutip dari Siaran Pers Biro Humas Setda Provinsi NTT (Kamis, 21/03/2019).

Ia berharap dengan pencerahan dari KPK dapat meningkatkan IPK NTT. Menurut penilaian Transparency International Indonesia (TII), NTT merupakan provinsi peringkat empat terkorup di Indonesia. Karena itu ia mengatakan suka atau tidak, senang atau tidak, predikat tersebut sudah disematkan kepada Provinsi NTT. Semua pihak  harus memiliki tekad yang sama dan tunjukkan kepada Indonesia bahwa persepsi itu salah dengan tingkatkan IPK. Caranya, mulai dari diri kita untuk berubah. 

“Ada atau tidak ada KPK, kita kerja lurus saja, jangan belok-belok. Sangat ironis, kita termiskin ketiga, tapi terkorup keempat,” tandas Nae Soi.

Lebih lanjut, Wagub NTT bertekad untuk meningkatkan IPK NTT sejalan dengan visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Pemerintah Provinsi NTT bertekad dapat meningkatkan IPK NTT dalam satu dua tahun ke depan. Salah satu dari lima misi Pemerintah Provinsi NTT lima tahun ke depan adalah Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi.

“Kita harus konsisten dan komit supaya apa yang tertulis bisa diaplikasikan. Ke depan, kita tidak hanya di atas kertas, tapi sungguh melaksanakan e-planning dan e-budgeting walaupun masih terkendala masalah listrik dan jaringan internet. Gerakan  NTT bersih yang terus kami kampanyekan, tidak hanya ditujukan untuk lingkungan saja tapi juga mengandung makna bersih diri. Kami juga menghimbau kepada para Bupati/Walikota untuk memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) agar para pegawai semangat bekerja dan mengurangi kecenderungan untuk korupsi,” pungkas pria Josef A. Nae Soi.

Kegiatan Rakor ini dihadiri oleh para Bupati/Wakil Bupati se-NTT, unsur Forkompinda NTT, perwakilan instansi vertikal, para kepala Inspektorat seluruh NTT, insan pers dan undangan lainnya. *

*) Goris Babo/Avent Reme, Foto by: Tim Humas Setda Provinsi NTT.

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top