13 Oct 21

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kompetensi, BKD Susun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Bkd.nttprov.go.id - Setelah menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi pejabat pengawas, pelaksana dan fungsional tertentu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT menindaklanjutinya dengan melakukan penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Analisis ini penting untuk menganalisis tingkat kompetensi manajerial yang dimiliki oleh para pejabat pengawas, pelaksana dan fungsional tertentu dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan manajerial serta upaya non-pelatihan yang harus dilakukan agar para ASN tersebut mampu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Selanjutnya, berdasarkan kajian tersebut BKD Provinsi NTT membuat rekomendasi kebutuhan pelatihan manajerial untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas SDM aparatur khususnya para pejabat pelaksana dan fungsional tertentu.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) adalah, belum teridentifikasinya kebutuhan pelatihan yang riil bagi pejabat pengawas, pelaksana dan fungsional tertentu sesuai standar kompetensi manajerial jabatan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagai tugas pokok, dan fungsi pada instansinya masing-masing. Proses identifikasi ini, diperlukan untuk menyesuaikan antara berbagai program pelatihan yang dapat dilakukan masing-masing perangkat daerah dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pejabat pengawas, pelaksana dan fungsional tertentu pada unit kerjanya masing-masing.

Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan kondisi atau keadaan kompetensi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu dengan pendekatan asesmen kompetensi oleh asesor kompetensi untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kompetensi standar atau yang diharapkan dengan kompetensi aktual atau sebenarnya. 

Kajian ini dilakukan terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi 224 ASN pelaksana dan JFT lingkup sekretariat daerah Provinsi NTT yang telah mengikuti penilaian kompetensi. Hasil kajian menunjukan bahwa kompetensi Adaptasi terhadap Perubahan dan Inisiatif memiliki gap yang paling besar sehingga menjadi prioritas intervensi pengembangan kompetensi. Sedangkan bagi 50 orang pejabat pengawas, kompetensi Mengelola Perubahan dan Orientasi pada Hasil menjadi prioritas intervensi pengembangan kompetensi.

Selanjutnya jalur pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal direkomendasikan terutama berkaitan dengan pengembangan kompetensi manajerial ASN. Disamping itu, berdasarkan hasil kajian yang diperoleh, BKD Provinsi NTT bersinergi   dengan BPSDMD Provinsi untuk melakukan pengembangan kompetensi bagi ASN yang telah dinilai kompetensinya.

 

Penulis :  Yohanes Tael Lim

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top