Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID (15/03) – Dalam rangka memberikan masukan terkait pelaksanaan program/kegiatan strategis Gubernur Nusa Tenggara Timur, pada hari Senin 15 Maret 2021, tiga orang Staf Khusus (stafsus) Gubernur menemui Kepala Badan dan para Pejabat Struktural Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah tersebut berlangsung sekitar satu setengah jam dan difasilitasi oleh Asisten Administrasi Umum, Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si.
Rapat diawali dengan pemaparan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si terkait profil PNS, renstra, program strategis, indikator dan pengukuran indikator capaian, refocusing anggaran, penghargaan yang diperoleh dan inovasi-inovasi yang telah dan sedang dilakukan.
Menanggapi presentasi Kepala BKD, Staf Khusus Pius Rengka mengapresiasi prestasi-prestasi yang diraih BKD. Akan tetapi, kinerja organisasi perangkat daerah akan diukur berdasarkan indikator kinerja utama. Untuk itu, penempatan Eselon III dan IV harus diberi perhatian karena pada level eselonering itulah visi dan misi Gubernur dioperasionalkan.
Senada dengan Rengka, Staf Khusus lain, Imanuel Blegur juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan BKD.
“BKD telah bangun kultur birokrasi baru yang sangat dibutuhkan untuk masa depan”, kata Blegur. Namun, Blegur menjelaskan, inisiatif perubahan yang dilakukan BKD untuk memperbaiki performa birokrasi perlu memicu perubahan perilaku ASN pada perangkat daerah lain.
“Kita memang bukan organisasi swasta, namun ada aspek-aspek tertentu seperti kecepatan dan orientasi pada hasil sangat diperlukan dan harus kita terapkan di institusi pemerintahan”, kata Blegur menambahkan. Hal ini perlu agar pada tahun 2023, birokrasi NTT bisa menjadi birokrasi modern dengan kultur pelayanan yang baru.
Sesuai latar belakangnya, Staf Khusus bidang pertanian, Toni Djogo, menyoroti perlunya pemetaaan kebutuhan tenaga teknis lapangan baik dari segi jumlah, kualifikasi, dan dedikasi.
“Saya melihat ada isu-isu di lapangan yang tidak menjadi tupoksi BKD, namun BKD bisa bantu buat sesuatu untuk mendukung visi dan misi Gubernur NTT. BKD bisa bantu dengan meningkatkan kualitas individu, sistem dan layanan”, kata Djogo. Karena itu, BKD perlu buat pemetaan dan diklat agar kompetensi petugas lapangan dapat ditingkatkan.
“Dari segi produktivitas, kita punya komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan vanili, namun dari segi bisnis dan pemasaran kita masih kalah. Diklat-diklat yang berorientasi pada pemasaran hasil pertanian juga kita perlukan” jelas Djogo.
Para staf khusus juga meminta BKD untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatannya secara masif dan sistematis untuk tunjukkan bahwa NTT sedang bangkit dan agar semangat perubahan yang dimiliki BKD bisa tertular ke OPD lain.
Penulis: Wilfrid K. Nono