24 Aug 21

Sosialisasi Penilaian Kompetensi, Kepala BKD Targetkan Percepatan Penerapan Sistem Merit

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Pada hari Senin, 24 Agustus 2021, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si menyampaikan materi sosialisasi tentang penilaian kompetensi melalui zoom meeting dan disiarkan secara online melalui kanal Youtube BKD Provinsi NTT. Sosialisasi dimaksud dilakukan dalam rangka mendukung penerapan sistem merit (merit system) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan yang dimoderatori oleh Yohanes Tael Lim, SE, MM (Asesor SDM Aparatur Muda) tersebut, dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adinistrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di awal pemaparannya, Henderina menyinggung arahan Presiden tentang pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi, Rencana Program Jangka menengah Nasional 2024 untuk menciptakan smart ASN, serta Visi dan misi Gubernur sebagai acuan dilaksanakannya penilaian kompetensi. “Ini kita lakukan untuk mewujudkan misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yakni mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan pubklik. Di antaranya adalah dengan melakukan penempatan ASN pada formasi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya”, demikian Henderina menjelaskan.

Dengan berbagai pembenahan yang telah dilakukan dan pencapain yang diraih saat ini, secara khusus dengan diakreditasinya Assessment Center, Henderina optimis bahwa visi misi Gubernur tersebut dapat dicapai melalui penilaian kompetensi. Dari pemetaan kondisi existing, Henderina mengakui bahwa saat ini dari segi legal standing, kelembagaan, sarana prasarana dan sistem pendukung, metode, dan SDM yang tersedia, BKD sudah sangat siap melakukan penilaian kompetensi secara masif untuk seluruh ASN.

Berdasarkan data assessment, dari 5,099 orang pejabat pelaksana di 39 Perangkat Daerah, baru 5,35% yang telah dinilai kompetensinya. “Inilah alasan mengapa saya lakukan kegiatan sosialisasi ini dan ajak kita semua agar bersama-sama mendukung kegiatan penilaian kompetensi”, ungkap Henderina.

“Dengan penilaian kompetensi ini kita bisa mengetahui hasilnya”, ungkap Henderina. Misalnya, untuk 501 Pejabat Administrator yang telah dinilai kompetensinya, Job Person Match (JPM) atau prosentase yang menunjukkan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi yang disyaratkan masih berada di kisaran 63,18% sampai 73,67%. “Ini masih kurang optimal”, tegas Henderina.

“JPM untuk kompetensi pelayanan publik adalah yang terendah. Saya bersyukur, hasil ini telah ditindaklanjuti oleh BPSDM Provinsi NTT dengan melakukan kegiatan pengembangan khusus untuk kompetensi yang masih sangat rendah. Saya ajak kita semua agar secara mandiri juga dapat meningkatkan kompetensi kita masing-masing”, lanjut Henderina.

Menurut Henderina, jika pengembangan kompetensi sudah mencapai hasil yang optimal, maka perlahan-lahan kita sudah bisa mewujudkan sistem merit, sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN No. 5/2014. “Karena salah satu aspek penilaian sistem merit adalah pengembangan karir berbasis manajemen talenta”, demikian Henderina menjelaskan.

“Selain meningkatkan kualifikasi dan kinerja pegawai, BKD berupaya membenahi semua elemen dalam penilaian kompetensi, agar penerapan sistem merit dapat segera terealisasi. Persoalannya adalah bagaimana mempercepat implementasi penilaian kompetensi bagi sekian banyak ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT”, ungkap Henderina.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Henderina menawarkan beberapa strategi yang terbagi dalam tiga term. Untuk jangka pendek, yang sedang dilakukan adalah menyiapkan Pergub tentang Standar Kompetensi, melaksanakan penilaian komptensi menggunakan sistem CAT untuk seluruh pelaksana dan fungsional di 7 biro lingkup setda, disusul dengan melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan kompetensi bagi mereka yang telah dinilai kompetensinya, dan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk melakukan kegiatan pengembangan.

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penilaian kompetensi akan terus diperluas ke dinas, badan dan UPTD, serta menyiapkan Pergub tentang Managemen Talenta.

“Jika semua ASN sudah dinilai dan dikembangkan kompetensinya, maka ini sebuah keuntungan, baik bagi ASN itu sendiri maupun bagi pimpinan perangkat daerah. Selain itu, kita juga sudah bisa mulai menerapkan managemen talenta dan menjawab salah satu tuntutan reformasi birokrasi. Karena itu, selain menjadi tugas BKPSDM, masing masing OPD diharapkan bisa menganggarkan kegiatan pengembangan kompetensi bagi staf masing-masing”, himbau Hendrina.

“Apabila ASN semakin berkompeten, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, dimana aktivitas pelayanan, pemerintahan dan pembanguan dapat berjalan dengan lancer. Dengan demikian, mimpi NTT Bangkit NTT Sejahtera tentu dapat diwujudkan” demikian Henderina mengkahiri pemaparannya.

Penulis : Wilfrid Kako Nono

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top