05 May

Revisi Pergub Nomor 5 Tahun 2020 Sebagai Upaya Penentu Keberhasilan Penerapan Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan

BKD.NTTPROV.GO.ID, Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, sistem penilaian kinerja PNS yang sebelumnya adalah berdasar pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau yang disingkat DP3 secara resmi diganti. Pendekatan sistem Penilaian Prestasi Kerja (PPK) sesuai PP 46 tahun 2011 adalah dengan menambahkan unsur pokok Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot 60% serta penambahan unsur lain yaitu Tugas Tambahan dan Kreatifitas. Sedangkan unsur-unsur yang ada pada DP3 sebelumnya tetap terakomodir dengan istilah baru yaitu Perilaku yang meliputi: Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama dan Kepemimpinan (bagi yang menduduki jabatan struktural) dengan bobot 40%.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011, SKP oleh setiap PNS seharusnya dibuat setiap awal tahun atau awal bulan setelah yang bersangkutan mengalami mutasi jabatan/unit kerja yang mengakibatkan perubahan uraian kegiatan/target kerja PNS tersebut. Pembuatan SKP tersebut seharusnya diketahui dan disetujui oleh pejabat penilai/atasan langsung sebagai kontrak kerja antara bawahan dengan atasan. SKP yang dibuat kemudian dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan harian serta sebagai dasar pengukuran kinerja PNS yang realisasinya dilaporkan kepada pejabat penilai/atasan langsung untuk dievaluasi setiap bulannya, termasuk penilaian perilaku.

Dapat dibayangkan jika semua alur di atas dilakukan menggunakan kertas (paper based), tentunya hal ini sangatlah tidak efisien dan menambah produksi sampah kertas. Salah satu solusi yang dapat diadopsi adalah menuangkan alur tersebut dalam sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang menginisiasi SKP berbasis web adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Aplikasi tersebut digunakan untuk menilai kinerja PNS di daerahnya sejak tahun 2014 dan terus dikembangkan hingga saat ini menjadi aplikasi android (mobile application). Manfaat penting dari pemanfaatan aplikasi tersebut adalah outputnya digunakan sebagai dasar pembayaran besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS di Provinsi Jawa Barat. 

Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, upaya penggunaan aplikasi sebagai sarana menilai Kinerja PNS apalagi penggunaan outputnya untuk pembayaran besaran TPP di daerah ini akan menempuh jalan yang cukup panjang. Pasalnya, sejak aplikasi ini direplikasi dari BKD Provinsi Jawa Barat pada akhir 2017 dengan sebutan aplikasi PPK (Penilaian Prestasi Kerja) Online serta diujicobakan dan disosialisasikan di semua perangkat daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu 2018 dan 2019, upaya tersebut masih belum cukup kuat mendorong para pemangku kepentingan untuk melegalisasi aplikasi ini sebagai instrumen dalam mengukur prestasi kerja PNS di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara intensif melakukan asistensi terhadap keberhasilan implementasi aplikasi PPK Online di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, mulai proses pembuatan MoU replikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga proses integrasi aplikasi PPK Online dengan aplikasi E-Absen, pencapaian-pencapaian tersebut belumlah menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan aplikasi tersebut sebagai dasar pengukuran kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Salah satu indikasi utama yang diharapkan dapat menjadi ukuran keberhasilan penerapan aplikasi tersebut adalah terwujudnya sebuah sistem pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan yang berbasis pada capaian kinerja PNS. Namun, harapan tersebut belum dapat terwujud di tahun 2020 karena dasar pembayaran TPP PNS Pemerintah Provinsi NTT masih menggunakan sistem lama, yaitu prosentase kehadiran PNS setiap bulannya, yang memang agak meningkat sedikit sistemnya dari yang sebelumnya berdasarkan daftar hadir manual menjadi penggunaan E-Absen (Absen elektronik). 

Indikator keberhasilan tersebut senada dengan tujuan akhir asistensi KPK kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Program Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, yang salah satu unsurnya adalah Manajemen PNS di mana Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai penanggung jawab dan eksekutor kunci. 

Merespon hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT telah melakukan langkah awal dengan memfasilitasi terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah ini seharusnya dilanjutkan dengan perumusan penghargaan dan hukuman yang dituangkan dalam Pergub tentang TPP. Sayangnya, Peraturan Gubernur tentang TPP yang terbaru yang terbit di awal tahun 2020 belum mengakomodir pemanfaatan aplikasi PPK Online sebagai instrumen untuk mengukur kinerja PNS sekaligus penentu besaran TPP.

Jika ditinjau secara menyeluruh, keberhasilan implementasi sistem tersebut tentulah memerlukan dukungan dan sinergi yang solid dari stakeholder lain. Selain semua PNS dari semua jenjang jabatan, dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan melalui peran Perangkat Daerah masing-masing adalah menjadi penentunya. Contoh, Biro Organisasi berperan dalam perumusan kelas jabatan, Badan Keuangan Daerah menyiapkan rumusan besaran pemotongan TPP dan Badan Kepegawaian Daerah sendiri sebagai penggerak utamanya di sisi penerapan penilaian kinerja dan hukuman disiplin. 

Terbentuknya regulasi TPP versi revisi yang diharapkan memuat mekanisme Penilaian Prestasi Kerja (PPK) serta aturan rinci tentang pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang obyektif adalah puncak dari keberhasilan penerapan sistem pembayaran TPP PNS berbasis kinerja dengan memanfaatkan aplikasi PPK online di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Penulis : Santa Anna Trihastuti
 

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top