Bali, BKD.NTTPROV.GO.ID - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pola Pembibitan selama 3 hari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 19 September 2020 dengan mengusung tema “Sinergi Membangun Negeri Melalui Pendidikan Vokasi” bertempat di Hotel Inaya Putri Nusa Dua Bali. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Sugihardjo dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa Program Pola Pembibitan merupakan program pencarian bibit unggul dari lulusan SMA atau yang sederajat untuk bergabung menjadi calon perwira transportasi dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi di lingkungan BPSDMP Kementerian Perhubungan dimana setelah lulus akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pola Pembibitan di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri atas dua model, yaitu Pola Pembibitan lingkup Kementerian Perhubungan dan Pola Pembibitan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pola pembibitan bagi Pemda merupakan bentuk kerja sama antara Pemda dengan Kementerian Perhubungan RI dalam menyekolahkan putera-puteri daerah untuk dipersiapkan secara baik yang diharapkan ketika yang bersangkutan selesai melaksanakan pendidikannya dapat kembali untuk mengabdi bagi Pemda. Pemda memberikan kesempatan bagi putera-puteri daerah untuk mandapatkan ilmu transportasi khususnya transportasi darat di Perguruan Tinggi di bawah naungan Kemenhub yang selanjutnya akan menjadi ASN. “Pola Pembibitan melalui skema kerja sama dengan Pemerintah Daerah baru di matra darat dan hingga saat ini sebanyak 214 Pemerintah Daerah telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PTDI-STTD. Sampai dengan tahun 2019 sudah sebanyak 496 taruna Polbit yang dihasilkan/lulus di bawah kerangka kerja sama ini” urai Sugihardjo. Dengan dilaksanakannya Pola Pembibitan ini diharapkan pembangunan sumber daya manusia transportasi dapat merata ke seluruh pelosok Indonesia, sesuai dengan program Nawa Cita Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1518/M.PAN.RB/4/2014 Tanggal 21 April 2014 telah menyetujui pola pembibitan sumber daya manusia putra/putri pdaerah dalam sistem penerimaan taruna/taruni sekolah tinggi transportasi darat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja secara cermat sebagai dasar penyusunan Analisa Kebutuhan Pegawai khususnya PNS dengan kompetensi-kompetensi khusus yang dimiliki oleh alumni 19 (sembilan belas) sekolah-sekolah kedinasan lingkup Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penyusunan Analisa Kebutuhan Pegawai yang spesifik akan menghasilkan peta jabatan yang akurat yang menampilkan angka dan kompetensi kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang akurat dan akuntabel. Perencanaan angka kebutuhan yang disertai dengan rincian kebutuhan akan kompetensi yang spesifik untuk mengisi jabatan–jabatan tersebut merupakan bagian penting dalam perencanaan kebutuhan ASN khususnya untuk memenuhi kebutuhan ASN pada jabatan yang mempunyai kompetensi spesifik atau jabatan ASN tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari jalur sekolah umum.
Pemerintah Daerah sebagai salah satu penerima manfaat dari keluaran sekolah – sekolah kedinasan lingkup Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diharapkan dapat membuat perhitungan kebutuhan jabatan bagi lulusan sekolah kedinasan mengacu pada panduan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan memasukan hasil perhitungan tersebut pada Peta Jabatan Instansi/Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang pengajuan kebutuhan lulusan sekolah – sekolah kedinasan lingkup Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tersebut.
Penulis : Maria Y.S. Kiak, S.Kom, MIT.