02 Feb

Penyerahan Laporan Keuangan SKPD Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Senin, 17 Februari 2020 pada apel kesadaran PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi NTT, Berjumlah Tiga Puluh Sembilan (39) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2019 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penyerahan laporan keuangan ini secara simbolis diwakilkan oleh tiga (3) pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT (dr. Messerassi B.V. Ataupah), Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT (Henderina Sintiche Laiskodat, SP, M.Si), dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT (Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si).

Penyerahan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) merupakan bentuk pertanggung-jawaban masing-masing SKPD atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019, Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan SKPD tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku entisitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu terdapat beberapa peran pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam akuntablitas dan transparansi laporan keuangan. Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi pemeran utama, pihak yang paling tahu dalam mengelola keuangan daerah adalah SKPD yang setiap hari bertemu dengan transaksi. Maka, penguatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah akan meningkatkan kualitas kinerja daerah terutama dalam tata kelola keuangannya.

Dalam kesempatan tersebut mewakili seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT (Henderina Sintiche Laiskodat, SP, M.Si) menyampaikan pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan SKPD, yang diserahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

 

Penulis : Lusi A. Soulisa, S.STP (Analis Laporan Keuangan)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top