03 Mar

Penyederhanaan Keputusan Untuk JPD Madya, JPT Utama dan Jabfung Ahli Utama

Jakarta, BKD.NTTPROV.GO.ID - Sosialisasi Penyederhanaan bentuk Keputusan Presiden Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian dengan Hak Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi  Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Fungsional Ahli Utama pada hari rabu, 19 Februari 2020 bertempat di Gedung Krida Bhakti Jalan Veteran No. 12A Jakarta Pusat. Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Pusat maupun Daerah. Provinsi NTT dihadiri oleh Henderina S. Laiskodat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT dan Maria Agnes Ina Odjan sebagai Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai BKD Provinsi NTT, berdasarkan surat undangan sosialisasi dari Biro Administrasi Pejabat Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Menteri Sekretariat Negara. Adapun nara sumber kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Bapak Iman Budiman, SH., MH., selaku Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

2. Ibu Ibtri Rejeki selaku Direktur Pengadaan dan Kenaikan Pangkat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta

3. Bapak Sukamto selaku Plt. Direktur Pensiun pada BKN Jakarta

4. Bapak Tambos dari PT Taspen Indonesia

5. Ibu Julia Leli Kurniatri selaku Direktur Peraturan Perundang Undangan BKN.

Bahwa bentuk penyederhanaan Keputusan Presiden, sebelumnya terdiri dari naskah dan lampiran yang mencantumkan data lengkap PNS beserta data keluarga dan data lainnya yang terkait dengan pembayaran hak kepegawaian. Sedangkan dalam bentuk baru, Keppres hanya terdiri dari naskah dan lampiran ditiadakan. Data penting PNS dicantumkan dalam naskah Keppres sedangkan data lain berpedoman pada Pertimbangan Teknis BKN yang dinyatakan secara tegas dalam diktum Keputusan Presiden.

Adapun tujuan dari bentuk penyederhanaan ini adalah meminimalisir kesalahan dan memotong alur birokrasi. Untuk itu, Pertimbangan Teknis BKN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden. Perubahan Keputusan Presiden ini perlu dipelajari dan menjadi pedoman untuk urusan kepegawaian dimaksud.

 

Penulis : Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT) 

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top