05 May

OPINI: Uji Kompetensi Dalam Masa Pandemic Covid-19

BKD.NTTPROV.GO.ID, Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, mayoritas masyarakat Indonesia mengarahkan perhatiannya pada trending topic bernama Covid-19. Ya, badai Covid-19 yang semula diperkirakan sebagian kalangan tidak akan mencapai Indonesia, akhirnya menjelma menjadi monster yang sangat menakutkan sehingga ia tidak hanya sukses membuat banyak orang “terpenjara” di rumahnya sendiri tetapi juga menghadirkan pilihan-pilihan sulit bagi setiap pribadi termasuk institusi pemerintahan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Banyak pihak seperti tidak siap dengan situasi pandemi Covid-19, sehingga sejumlah urusan pemerintahan dihentikan sambil melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi dalam menghadapi krisis tersebut. Salah satu kegiatan pemerintahan khususnya bidang kepegawaian yang terdampak adalah pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II) sebagai syarat dalam memilih dan menetapkan kandidat Pejabat yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas strategis dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme yang ditempuh dalam pelaksanaan uji kompetensi melalui metode assessment center sampai dengan saat ini masih bersifat manual dan belum ada contoh pelaksanaan assessment dengan menggunakan media elektronik. Pelaksanaan uji kompetensi secara manual tersebut sampai saat ini merupakan pilihan yang paling tepat untuk memastikan bahwa validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil uji kompetensi berdasarkan metode assessment center memiliki akurasi yang tinggi.

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Jauh sebelum adanya pandemi Covid-19, sejatinya upaya melakukan formulasi dan implementasi kebijakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang menggunakan media elektronik sebagai wahana untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan telah digaungkan dan bahkan disiapkan dalam kerangka regulasi yang dikenal dengan e-government. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brown (2005:241) bahwa e-government dibangun berdasarkan 3 pilar utama yaitu teknologi, manajemen dan pemerintah, maka Pemerintah telah mewujudkan upaya melaksanakan e-government melalui pembentukan regulasi antara lain Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pelaksanaannya, kedua regulasi tersebut sudah cukup banyak mewarnai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan namun belum cukup optimal karena adanya sejumlah kendala yang dihadapi termasuk infrastruktur dasar telekomunikasi antar daerah yang kualitasnya menunjukkan disparitas yang cukup ekstrim. Masalah ini tentu saja tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga membutuhkan kerja bersama serta saling pengertian terhadap arti penting penerapan e-government dalam menyukseskan sejumlah agenda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Dalam hubungan dengan pelaksanaan uji kompetensi khususnya dalam situasi pandemi covid-19, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 52 tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19). Surat edaran tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan uji kompetensi di masa pandemi covid-19 sebagai solusi bagi stagnasi pelaksanaan uji kompetensi karena adanya aturan/protokol covid-19 yang melarang adanya pertemuan secara fisik.  Adanya Surat Edaran tersebut sebagai pijakan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan uji kompetensi ternyata masih menyisakan beberapa kendala teknis terkait kualitas jaringan internet dan mekanisme uji kompetensi secara lebih detail. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan utama karena proses assessment diharapkan berlangsung secara tertib, lancar dan kredibel berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan assessment yang selama ini terjaga validitas dan reliabilitas instrumennya ketika uji kompetensi dilaksanakan secara manual atau offline. Adanya Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 52 tahun 2020 sebagai solusi jangka pendek perlu disikapi secara lebih serius sehingga pelaksanaan Uji kompetensi berbasis e-government tidak hanya menjadi opsi di masa pandemi covid-19 tetapi menjadi pilihan realistis saat ini dan di masa depan dalam implementasi merit sistem sehingga level kompetensi setiap ASN dapat diukur secara akurat.

Berdamai dengan Covid-19

Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Mei 2020 menyerukan agar masyarakat Indonesia berdamai dengan Covid-19. Dalam penjelasan lebih lanjut oleh Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Negara, seruan Presiden tersebut bermakna positif yaitu meminta segenap komponen bangsa untuk tetap produktif dengan menggunakan berbagai pendekatan alternatif agar pandemi Covid-19 tidak melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan. Diksi berdamai dengan Covid-19 sepertinya dipilih untuk mengisyaratkan bahwa kondisi pandemi covid-19 harus disikapi dengan pilihan-pilihan kebijakan pemerintahan yang bisa memastikan kegiatan pemerintahan tidak hanya difokuskan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan meredam meluasnya pandemi covid-19, tetapi juga menghasilkan terobosan-terobosan baru yang bahkan lebih efektif dan efisien bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Dalam pemahaman seperti itulah, maka adanya himbauan untuk berdamai dengan covid-19 perlu juga dimaknai sebagai suatu “wake-up call” atau panggilan yang membangunkan para penyelenggara negara untuk secara bersama-sama melakukan berbagai inovasi kegiatan pemerintahan termasuk uji kompetensi secara online, yang proses dan hasilnya diharapkan minimal sama kualitasnya dengan uji kompetensi secara manual atau bahkan lebih baik. Karena itu, dalam konteks membangun assessment center sebagai metode dan institusi uji kompetensi, maka adanya pandemi Covid-19 tersebut kiranya menjadi “a blessing in disguise” yang awalnya sungguh menakutkan semua pihak, namun oleh karena ketekunan dan keseriusan semua pihak dalam menyikapinya secara arif, terukur dan professional, mampu menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi kita semua. Secara khusus, momentum berdamai dengan covid-19 kiranya menjadi kesempatan emas bagi semua pemangku kepentingan untuk menghadirkan suatu tatanan uji kompetensi yang baru yang menjadi tonggak awal pelaksanaan uji kompetensi yang lebih murah, lebih mudah dilaksanakan, dan lebih modern sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Penulis: Drs. Naftaly S. Huky, M. Pub.Pol
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top