01 Jan

Menyoroti Beberapa Isu Kepegawaian, Kaban BKD Gelar Rapat dengan Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Kepala BKD Provinsi NTT Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si, menggelar rapat dengan Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT di ruang Rapat BKD, Kamis (30/01/2020). Henderina di awal pemaparannya menegaskan forum ini bertujuan untuk membangun kesepahaman terkait beberapa isu kepegawaian. Isu kepegawaian yang sedang mengemuka saat ini adalah ijin belajar dan tugas belajar, tenaga kontrak/honorer, mutasi pegawai dan pensiun pegawai, jabatan fungsional tertentu, dan penilain prestasi kerja online. 

Menurutnya, banyak PNS yang kuliah dulu baru memproses izin belajar dan tugas belajarnya. Dampaknya, PNS tersebut tidak diakui ijazah dan tidak bisa digunakan gelarnya dalam urusan kepegawaian. Ia kembali mengingatkan bahwa PNS yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar wajib mengantongi Keputusan Gubernur NTT sebelum melaksanakan pendidikan. Begitu pula program studi yang dilamar harus terakreditasi minimal B. Untuk itu Kepala BKD menghimbau pengelola kepegawaian dan PNS untuk mencerna dengan baik Perda Provinsi NTT No. 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 8 Tahun 2012 tentang Tuas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar.

Terkait dengan tenaga kontrak, Kepala BKD menegaskan mulai tahun ini, SK Tenaga Kontrak/Honorer diproses di BKD. Berdasarkan data yang telah diterima, 28 perangkat daerah telah mengajukan usulan tenaga kontrak. Dari 28 perangkat daerah, 8 perangkat daerah telah menyelesikan proses usulan,  7 perangkat daerah sedang proses pengajuan usulan, sedangkan 13 perangkat daerah yang belum memproses usulan. 

Tahun anggaran 2020 ini, sebanyak 1.496 orang yang telah memperpanjang kontraknya satu tahun kedepan dan 51 tenaga kontrak yang baru diusulkan, sehingga keseluruhan tenaga kontrak berjumlah 1.547 orang. Jumlah ini belum diperhitungakan dengan tenaga kontrak dari perangkat daerah yang belum menyampaikan usulan.

Kepala BKD mengingatkan pula pengelola kepegawaian perangkat daerah untuk mempercepat proses pemberkasan PNS yang naik pangkat. Untuk itu pihaknya melalui Bidang Mutasi Pegawai telah merancang jadwal pemberkasan per perangkat daerah supaya tidak terjadi penumpukan berkas menjelang deadline. Selain itu, BKD juga telah merintis digitasi berkas kepegawaian seluruh PNS. Hal ini dapat mempermudah BKD dan PNS dalam berbagai kebutuhannya.

Masalah lain yang digaris bawahi adalah proses kenaikan jabatan sebelum kenaikan pangkat. Henderina mengingatkan perangkat daerah untuk mengurus SK kenaikan jabatan baru sebelum mengusulkan kenaikan pangkat. Sedang PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu tidak boleh diusulkan naik pangkat reguler, bila hal ini terjadi, SK-nya dibatalkan.

Ia juga mengingatkan PNS yang pindah unit kerja dalam waktu setahun wajib membuat SKP sebanyak jumlah unit kerja, nilai SKP ini kemudian diakumulasi di akhir tahun dalam perhitungan Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

Kepala BKD menyayangkan pengelola kepegawaian/keuangan perangkat daerah tidak melaporkan PNS yang meninggal dunia baik itu PNS yang masih aktif maupun yang telah pensiun ke Badan Keuangan Daerah untuk menghentikan gajinya. Ia meminta pengelola kepegawaian daerah untuk lebih proaktif melaporkan kepada Badan Keuangan Dearah. 

Ia juga tidak menampik bahwa sering terjadi keterlembatan dalam proses pemberkasan pensiun PNS disebabkan oleh keterlambatan dari pengelola kepegawaian perangkat daerah untuk memasukan berkas ke BKD, sebagai akibatnya SK terlambat diterbitkan juga gaji pensiunan terlambat dibayar. Senada dengan itu, Kaban menyayangkan banyak pejabat fungsional tertentu tidak memahami syarat kelengkapan urusan kepegawaian.

Masih banyak ditemukan PNS JFT yang memproses pembebasan sementara setelah menjalankan masa studi. Terhadap masalah ini, Kepala BKD mengingatkan agar pengelola kepegawaian untuk memproses pembebasan sementara bagi PNS JFT sebelum menjalani masa kuliah atau studi.  

Kepala BKD garis bawahi pula PNS sebelum Perangkat Derah menetapkan dan menerbitkan PAK PNS JFT wajib hukumnya pengelola kepegawaian untuk mengundang BKD untuk hadir dalam rapat awal penetapan PAK.

Sementara isu yang tak kalah menarik adalah penilaian prestasi kerja online. Menurutnya, dari 6.567 PNS, PNS yang telah menetapkan telah menetapkan target kinerja tahun 2020 sebanyak 401 orang atau 6.166 PNS yang belum membuat target kinerja tahunan. Capaian ini masih sangat rendah, karena itu ia menegaskan pengelola kepegawaian perangkat daerah agar mendorong seluruh perangkat daerah masing-masing segera menetapkan target kinerja tahunan. **

Laporan Gergorius Babo, S.Kom (Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top