06 Oct 21

Membangun Sistem Aplikasi Untuk Database Kompetensi Itu “Enak Sekali”

BKD.NTTPROV.GO.ID - Membicarakan sesuatu yang menjadi capaian yang membanggakan tentu harus berdasarkan data, karena pada data banyak hal yang bisa didalami dan diambil kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa data yang baik, maka apa yang dibicarakan akan menjadi bualan belaka atau bersifat imajiner.

Kepala BKD Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP.M.Si, ketika melakukan rapat persiapan dengan tim efektif dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder terkait melontarkan pertanyaan pembukaan: “Mengapa mereka bisa mendapatkan poin tertinggi dan menerima penghargaan tersebut?”.

Untuk diketahui bahwa setiap tahunnya di lingkungan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, selalu diberikan penghargaan terhadap instansi ataupun lembaga yang mewujudkan upaya perbaikan baik terhadap sistem layanan dalam tajuk Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas, Inovasi, dll.

Pemerintah Jawa Tengah yang Assessment Centernya  menjadi tempat belajar Assessment Center BKD NTT mendapatkan penghargaan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan pencapaian mereka merupakan sesuatu yang berkelanjutan, tiap tahun didapatkan dalam setiap kategori yang diberikan penghargaan.

Ketika beraudiensi secara virtual dengan Kepala BKD Jawa Tengah, Henderina menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tersebut dan menanyakan apa yang dilakukan sehingga setiap tahunnya Jawa Tengah selalu disebutkan namanya ketika nominasi lembaga penerima penghargaan dibacakan dan mereka mendapatkan sebagai yang terbaik pertama.

Menjawab pertanyaan tersebut, Drs. Wiznu Zaroh, M.Si, Kepala BKD Jawa Tengah menyampaikan bahwa penyampaian yang ada tidak lain buah dari konsistensi tindaklanjut pada instansi teknis terhadap apa yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ia lantas menjelaskan mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari kategori yang ditanyakan.

Pada lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah disediakan aplikasi yang tidak hanya dihubungkan antara kinerja, kompetensi dan kualifikasi tetapi juga diberikan kepada Kabupaten/Kota bahkan beberapa lembaga lainnya. Atas dasar inilah segala upaya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pensiun terintegrasi secara baik.

Mengomentari pelaksanaan penilaian kompetensi dengan menggunakan sistem komputerisasi (CAT) yang menjadi Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Wiznu menjelaskan bahwa ia sudah diberitahukan terkait hal tersebut dan memberikan dukungan yang penuh, sebab berangkat dari pengalamannya semua membutuhkan waktu.

Ia menceritakan bahwa ketika awal mulai membangun aplikasi, mimpinya hanyalah bagaimana kedisiplinan ASN dapat terwujud. Kalau sudah disiplin maka kita kinerja dapat terukur. Dalam perjalanannya ternyata ada gap antara apa yang diharapkan dengan realitas. Maka menurutnya jelas disini terkait kompetensi.

Penting untuk mendapatkan data terkait kompetensi. Data terkait bisa diperoleh dari berbagai macam dan cara terbaik yang ada dengan prosentasi kevalidan yang tinggi adalah melalui metode Assessment Center. Tutur Wiznu :”Untuk mengatasi gap kompetensi,harus ada koneksi antara BKD dan BPSDM, dimana data yang terkait gap kompetensi ditindaklanjuti oleh BPSDM dengan pengembangan kapasitas.” Ia lantas menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh BKD dan BPSDM Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 untuk mengatasi gap kompetensi diklat. Dengan data yang ada orang-orang yang dipanggil untuk mengikuti diklat adalah orang-orang yang tepat, bukan sebagai pelarian karena tidak ada kerjaan di kantor.

Karena itu ia mendukung upaya Kepala BKD Provinsi NTT yang mengutarakan untuk memaksimalkan aplikasi SIKOMJA yang sedang dibangun. “Bangun aplikasi itu enak sekali, karena tuntutan database yang harus lengkap” imbuhnya.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan semoga upaya untuk mendongkrak Reformasi Birokrasi dan Indeks Profesionalitas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang digencarkan oleh Kepala BKD Provinsi NTT dapat tercapai dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Penulis : JB Avodius Kapa (Assessor SDM Apratur Ahli Pertama)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top