Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Kepala BKD Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan Simpeg (PPAS) menerima piagam penghargaan BKN Award Tahun 2022 dari Deputi SINKA BKN Pusat (Kamis, 8/9/2022), bertempat di Bali Dinasty Resort. Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Implementasi Manajemen ASN terbaik, Penilaian Kompetensi, serta Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian. Selain itu, BKD juga memperoleh penghargaan atas approval Pengisian Data Mandiri (PDM) terbaik di wilayah kerja NTT dengan pencapaian sebesar 97,35%.
Penyerahan piagam dilakukan di sela-sela kegiatan “Sosialisasi Sistem Kepegawaian Nasional dan Sistem Kinerja Nasional Terintegrasi” yang dihadiri oleh Deputi BKN Bidang SINKAmewakili Plt. Kepala BKN Jakarta, Kakanreg X BKN Denpasar,beberapa direktur di lingkungan BKN, serta perwakilan dari masing-masing provinsi dan kab/kota di wilayah kerja Kantor Regional X BKN Denpasar.
“Sebagai pimpinan, saya mengapresiasi kerja keras kita semua dalam memajukan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit. Penghargaan ini merupakan kebanggan sekaligus tantangan buat kita untuk mempertahankan serta terus meningkatkan kinerja organisasi”, demikian disampaikan Kepala BKD, Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si, dihadapan seluruh ASN BKD yang mengikuti apel pagi (Jumad, 9/9/2022).
Kabid PPAS, Fransiskus A. Wotan, yang menghadiri acara penyerahan piagam penghargaan menyampaikan bahwa informasi terkait perolehan piagam penghargaan tersebut sebetulnya sudah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh Sekretrais BKD di Batam, Kamis 21 Juli 2022.
“Baru kali ini BKN berkesempatan menyerahkannya dalam bentuk piagam penghargaan”, kata Frans menjelaskan. “Jadi ini bukan penghargaan yang berbeda dengan yang diumumkan dalam rakornas”, imbuhnya.
“Penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN”, kata Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, sebagaimana dikutip dari laman resmi BKN.
Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian piagam ini diharapkan bisa memacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.
Penulis: Wilfrid K. Nono (Asesor SDM Aparatur)
Â