07 Oct 21

Gubernur Tetapkan Standar Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2021)

Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menandatangani Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 6 September 2021. Keputusan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang professional dan berbasis kompetensi.

Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ia merupakan keseluruhan sikap kerja, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam sebuah perangkat organisasi. Tuntutan reformasi birokrasi dengan penekanan pada manajemen talenta, mensyaratkan perlunya pemetaan bagi kemampuan kerja para pegawai negeri sipil dalam melakukan pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya dalam sebuah sistem birokrasi. Untuk dapat mengatakan bahwa kemampuan seseorang sesuai atau tidak pada jabatan yang sedang diembannya maka terlebih dahulu perlu ditetapkan standar kemampuan yang dipersyaratkan pada setiap jenis pekerjaan yang ada. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya penetapan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi setiap Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP. M.Si dalam rapat Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Implementasi Penilaian Kompetensi (SIPASTI) Berbasis CAT dan Penerapan Sistem Merit Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, di ruang rapat Lingae Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.  Rapat yang dihadiri seluruh pejabat eselon III, IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Pelaksana lingkup BKD Provinsi NTT itu, menetapkan langkah-langkah untuk diterapkannya sistem  merit pada Pemerintah Provinsi NTT.  “ Kita masih harus memberikan perhatian lebih untuk mendukung peningkatan implementasi system merit pada pemerintah Provinsi NTT. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi para ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Penyusunan Peraturan Gubernur ini juga telah melewati beberapa tahapan proses yang melibatkan Biro Hukum dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Rapat pembahasan Ranpergub Standar Kompetensi Manajerial, dilakukan pada Selasa, 28 Agustus 2021 di ruang rapat Jai, Assessment Center Provinsi NTT dan dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, serta dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Marsella Alpiony M. Billik, SE yang memberikan apresiasi terhadap inisiatif pengajuan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi ASN Pemerintah Provinsi NTT. “Kami juga sedang menindaklanjuti inisiatif ini dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Teknis dari setiap jabatan yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT” kata Sella Bilik. Selanjutnya Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda Provinsi NTT  Hanny Indra Christy Ratuwalu, SH, M.Hum yang juga hadir dalam rapat pembahasan draft Ranpergub itu memberikan beberapa catatan teknis dari aspek tata bahasa hukum terhadap draft Ranpergub Standar Kompetensi Manajerial tersebut.  Ia menganjurkan agar level kompetensi masing-masing jabatan yang semula ada pada batang tubuh Ranpergub tersebut, sebaiknya direlokasi ke bagian lampiran pergub. “Lampiran Pergub tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari batang tubuh, namun akan memperjelas maksud yang ingin disampaikan dalam peraturan gubernur tersebut” katanya. Hanny juga menganjurkan agar konten dalam perarutan gubernur tersebut bisa lebih diperkaya dengan memasukan aspek pengawasan, sanksi dan pemanfaatan Pergub nantinya.

Draft akhir Rancangan Peraturan Gubernur ini juga sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur, diasistensi lebih lanjut pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT pada Jumat, 1 September 2021. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Lukas Nikolaus Mau, SH sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT yang memimpin asistensi tersebut menyatakan dukungannya terhadap Assessment Center Provinsi NTT. “Apapun Kondisi Assessment Center Provinsi NTT saat ini, kita tetap mendukung dan mempertahankan perkembangan Assessment Center menjadi lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang” kata Lukas. Ia juga mengapresiasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT masih tetap produktif di tengah dinamika situasi Pandemi Covid – 19 yang mana terdapat berbagai keterbatasan dalam masyarakat. “Kita mendukung agar Reformasi Birokrasi menjadi landasan pijak untuk kemajuan daerah ini. Ditengah Pandemi Covid – 19 dimana mau tidak mau semua anggaran direfocusing, Badan Kepegawaian Daerah tetap menunjukan kinerja yang optimal. BKD juga telah menyerahkan 2 ranpergub untuk kita bahas. Pada prinsipnya kita mendukung kedua ranpergub ini” Kata Lukas.

Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT, Peraturan Gubernur ini juga diundangkan dan dimasukan ke dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 066.

 

Penulis : Unun Fernandez Akoli

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top