Sejak dirintis tahun 2010, Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT telah terakreditasi A. Dengan terakreditasi A tuntutan kualitas proses sampai dengan hasil mendapatkan perhatian khusus, sehinnga membawa Lembaga ini mendapatkan penghargaan pada kategori penilaian kompetensi di tingkat nasional. Salah satu pencapaian yang patut dibanggakan adalah pencapaian terbaik ke-5 nasional pada kategori penilaian kompetensi setelah sebelumnya mendapatkan terbaik ke-2 pada tahun 2020.
Assessment Center pada dasarnya memiliki dua pengertian yaitu sebagai metode dan juga sebagai gedung tempat pelaksanaan metode tersebut. Sebagai sebuah metode, assessment center dan validitas hasilnya adalah yang terbaik dari semua metode manapun yang telah diterapkan di seluruh dunia, sehingga standar yang diterapkan pun dijaga kualitasnya.
Kepala BKD NTT – Henderina S. Laiskodat,SP.,M.Si - menekankan pentingnya upaya untuk menjaga standar dalam rapat terbatas bersama para asesor pada assessment center BKD Provinsi NTT (Kamis, 19 Januari 2023). “Standar ini harus dijaga, karena kita perlu mengetahui sejauh mana profil seorang ASN dan juga untuk mendorong perubahan di lingkup pemerintah provinsi NTT”.
Dalam rapat dimaksud, selain menyinggung Raihan penghargaan, Henderina menjelaskan pentingnya memanfaatkan hasil penilaian kompetensi yang telah dicapai sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2022. Perlu diketahui bahwa Assessment Center BKD NTT telah melaksanakan penilaian pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT diluar Sekolah, UPT dan Cabang Dinas dengan 4.115 peserta yang telah mengikuti uji kompetensi.
Harapan beliau adalah perangkat daerah yang telah mendapatkan hasil mendorong ASN untuk mengembangkan diri mereka melalui pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan saran yang diberikan. “Saya menekankan secara khusus, perangkat daerah yang melayani langsung masyarakat seperti RSUD, Kompetensi Berorientasi pada Pelayanan, perlu mendapatkan perhatian dan para asesor perlu menjelaskan kepada para asesi terkait ini. Begitu juga pada perangkat daerah lainnya, apa yang menjadi catatan perlu diberikan penekanan khusus, sehingga perubahan dapat dirasakan masyarakat”.
Â
Penulis : JB Avodius Kapa