09 Jun 21

Catatan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Dalam kunjungan kerja Gubernur NTT Ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID - Rabu, 9 Juni 2021,  bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur,  tepatnya Lantai Satu Gedung Sasando (satu lantai dengan ruang kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur), kami Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BKD NTT menyambut kunjungan Gubernur NTT; Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat bersama dua orang staf khusus Anwar Pua Geno, SH dan DR. Ima Blegur.
Gubernur NTT mengawali k
unjungan ini dengan berkeliling ke bidang-bidang yang ada ada di BKD Provinsi NTT dan disambut oleh Pejabat Administrator dan Penjabat Pengawas pada bidang masing-masing.  Selesai mengunjungi bidang-bidang, Gubernur bersama Staf Khusus bergabung dengan seluruh ASN BKD yang menunggu di ruang kerja Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai.

Acara diawali dengan ucapan selamat datang oleh pembawa acara Irvan Bulan, S.STP,  dengan menggunakan Bahasa Inggris karena sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 56 Tahun 2018 setiap hari Rabu meruapakan hari berbahasa Inggris. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars BKD, mengucapkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Motto BKD Provinsi NTT. Selanjutnya penyampaian laporan oleh Kepala BKD Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP. MSi. Setelah Kepala BKD Provinsi NTT menyampaikan laporannya, acara dilanjutkan dengan sambutan Gubernur NTT, doa oleh Bapak Roy R. Ludji Nguru SIP, MM dan dilanjutkan dengan makan siang bersama secara Table Manner.
Dalam laporan Kepala BKD NTT, Henderina memulai dari RPJMD.  Ada 2 indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan tanggungjawab BKD yaitu: pertama, persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi; kedua, terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon II dan eselon I di Lingkup Pemprov NTT. Pada tahun 2019, persentase capaian indikator pertama 91,88% dan meningkat menjadi 92 % pada tahun 2020. Sedangkan indikator kedua selalu tercapai 100% pada tahun 2019 dan 2020.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi manajemen kepegawaian, kami selalu mengacu pada RPJMD, Visi dan Misi Gubernur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan turunannya yang menggaris bawahi pentingnya tata kelola managemen kepegawaian berbasis merit system dengan tiga pilar utamanya yaitu, kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dengan tetap memperhatikan integritas dan moralitas yang baik.
Kepala BKD memberi informasikan bahwa total  PNS di BKD adalah 95 orang yang terdir iatas 41 perempuan dan 54 laki-laki; SMP 1 orang, SMU 16 orang, Diploma 19 orang, S-1 50 orang, dan S2 9 orang; Dengan kekuatan yang ada, kami mengelola 14.238 orang ASN yang terdiriatas 14.155 orang PNS dan 83 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Henderina juga menyampaikan bahwa mengatur keseimbangan jumlah ASN yang ada dengan melakukan perencanaan yang baik melalui sistem e-formasi, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dari masing-masing OPD. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2019 ada 489 formasi CPNS guru dan yang terisi 330 jabatan, 65 formasi tenaga Kesehatan dan terisi 63 jabatan, serta 53 formasi tenaga teknis dan terpenuhi/terisi semuanya. Pada Tahun 2020 tidak ada perekrutan CPNS dikarenakan oleh pandemic covid-19. Sedangkan pada tahun 2021, ada 8.570 formasi ASN, dengan rincian : CPNS Tenaga Teknis 160 formasi dan Tenaga Kesehatan 38 formasi; PPPK Non Guru: Tenaga Teknisnya 36 dan dan Tenaga Kesehatan 15 formasi. Yang paling banyak adalah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  Guru sebanyak 8.321 formasi. Kita harapkan agar formasi-formasi tersebut akan terisisemuanya.
Di samping merekrut pegawai baru melalui seleksi CPNSD, kami juga memfasilitasi perekrutan tenaga PNS melalui Sekolah Ikatan Dinas (IPDN). Pada Tahun 2019, ada 61 formasi dan yang terisi 60; pada tahun 2020, ada 49 formasi dan terisi 45, sedangkan di tahun 2021 ini sedang berjalan proses seleksinya. Dari 48 formasi yang disediakan, ada 1.470 putra/putri NTT yang sudah lulus seleksi administrasi dan akan mengikuti seleksi pada tahap-tahap berikutnya di bulan ini.
Selain merekrut tenaga baru dari luar kami juga terus memberdayakan tenaga yang sudah ada melalui program tugas belajar  dan ijin belajar. Pada tahun 2019 ada 19 PNS yang dibiayai dari dana APBD untuk mengikuti pendidikan formal di berbagai jenjang (D-IV sampai S-3). Pada Tahun 2020 tidak ada pembiayaan untuk program tugas belajar, namun di 2021 ini ada 2 PNS yang dibiayai untuk mengikuti pendidikan Dokter Spesialis. Selain dibiayai pemda, ada juga PNS yang membiayai diri sendiri untuk peningkatan kualifikasi pendidikannya. Pada tahun 2019 ada 59 orang, pada tahun 2020 ada 26 orang dan pada tahun 2021 ada 9 orang.
Kepala BKD menyampaikan, tahun ini kami sedang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN (Human Capital Development Plan) untuk mengatasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan standar kompetensi suatu jabatan. Dengan tersedianya dokumen ini, kami akan memetakan jenis dan jalur pengembangan kompetensi yang tidak saja dilakukan melalui pendidikan yang sifatnya formal/klasikal, melainkan juga melalui pendekatan non klasikal yang lebih berbasis pengalaman kerja yang nyata.
Untuk mengetahui kesenjangan yang ada, kami terus memperluas pemetaan kompetensi bagi seluruh PNS; tidak saja bagi pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, tetapi juga bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. Sampai saat ini sudah ada 1.889 PNS yang telah diuji kompetensinya dengan rincian: 87 JPTP, 501 Pejabat Administrator, 998 Pejabat Pengawas, 273 pelaksana, dan 30 fungsional. Tahun ini kami akan melaksanakan pemetaan kompetensi bagi pelaksana dan fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah dan RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes. Selain melakukan pemetaan dan seleksi terbuka di Lingkup Pemerintah Provinsi, kami juga melayani permintaan pemetaan kompetensi dan seleksi di Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 ada 844 pejabat di Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan pemetaan maupun seleksi terbuka. Asesor NTT juga dilibatkan dalam kegiatan pemetaan kompetensi di Provinsi dan Kab/Kota di luar NTT.
Kami juga melakukan penilaian kinerja sebagai basis pembayaran TPP dan dasar pengambilan kebijakan strategis kepegawaian. Sejak Tahun 2019 kami sudah mulai menerapkan aplikasi Penilaian Prestasi Kerja  (PPK)  online di Lingkungan BKD dan melakukan sosialisasi ke setiap  perangkat daerah sebanyak minimal 4 kali. Sosialisasi juga dilakukan kepada guru-guru di semua Kab/Kota melalui video tutorial pada Youtube BKD. Penerapan di tahun 2020 menunjukkan realisasi pengisian PPK online baru mencapai 71 % (4.413 PNS di OPD). Di tahun 2021 ini, setelah diberlakukan pembayaran TPP berbasis kinerja, terjadi  peningkatan yang signifikan di bulan Maret. Rinciannya  bulan Januari tercapai 63, 56% dan bulan Februari 62,44%, pada bulan Maret 2021 yang sudah mengisi PPK online adalah 98,75% di lingkungan perangkat daerah dan 47,35% guru-guru yang ada di kabupaten/kota.
Dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik ASN, kami telah menerbitkan SK hukuman disiplin sedang dan berat kepada19 ASN pada tahun 2019, 13 ASN pada tahun 2020, dan 8 ASN padatahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan dan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Pembinaan terus kami lakukan di antaranya melalui kegiatan Camp Revolusi Mental, Pembinaan Rohani Gabungan, Sidak, dan kegiatan sosialisasi.
Kami perlu informasikan bahwa untuk penilaian tahun 2020 kami sudah menorehkan sejumlah prestasi di antaranya: di tingkat provinsi, urutan I penilaian indeks reformasi birokrasi dengan nilai 89,60, urutan I pencapaian target 100% penerapan PPK online, urutan II sertifikasi Quality Management System ISO 9001:2015, urutan II evaluasi SAKIP dengan nilai 90,25 dan Juara II lomba kebersihan kantor dan lingkungan. Di tingkat nasional, BKD mendapat akreditasi A untuk Assessment Center dan meraih juara II BKN Award kategori penilaian kompetensi terbaik.
Kami juga sudah menghasilkan 6 aplikasi untuk mempermudah pekerjaan, lima berbasis web: SI IKAN MAS (sistem informasi indeks kepuasan masyarakat), Whistle Blowing System (WBS), lapor cepat kematian,  PPK online dan SIPORA (Sistem informasi  pelaporan realisasi program). Satu  tidak berbasis web yaitu SiMAE (Sistem informasi managemen arsip elektronik).  Kami terus mendorong seluruh ASN untuk menghasilkan inovasi-inovasi untuk mendukung indeks inovasi Provinsi NTT dalam sistem yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri.
Tahun ini kami sudah memiliki 19 proposal inovasi dari masing-masing pejabat struktural dan sedang  mempersiapkan 15 proposal inovasi dari para pejabat fungsional. Satu dari 15 inovasi tersebut adalah BKD Smart Service yang mengintegrasikan seluruh jenis layanan kepegawaian secara elektronik. Tahun 2021, BKD mengikutsertakan 2 inovasi pada lomba inovasi di Kementerian PAN-RB dan saat ini sudah lulus seleksi administrasi. Melalui inovasi tersebut, kami ingin agar reformasi birokrasi dapat terwujud mulai dari kami dan menular ke yang lain, dan dengan demikian diharapakan terjadi peningkatan kualitas pelayanan bagi publik NTT, sesuai misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan ekspektasi masyarakat NTT.
Diakhir memberi laporan Henderina mememinta Bapak Gubernur untuk memberikan arahan bagi seluruh ASN di Lingkungan BKD untuk kami jadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 

Penulis :  Henderina S. Laiskodat,
                 dan Wilfridus M. K. Nono.

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top