09 Jun 21

BKD Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Belu

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Sesuai surat pemberitahuan sebelumnya, hari ini (Kamis, 3 Juni 2021), Komisi I DPRD Kabupaten Belu melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT. Rombongan anggota DPRD Belu yang terdiri atas 5 orang tersebut diterima oleh para Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Ruang Rapat Lingae BKD. Kunjungan dilakukan dalam rangka konsultasi terkait kewenangan Bupati dalam sejumlah proses managemen kepegawaian.

Sebagaimana diketahui, Bupati terpilih Kabupaten Belu baru dilantik pada 26 April 2021. Sehubungan dengan peristiwa politik tersebut, pertanyaan-pertanyaan para anggota DPRD adalah terkait dengan kewenangan Bupati Belu dalam mengangkat pelaksana tugas dan melakukan pengisian jabatan lowong.

Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai, Drs. Raynold A. Ludji Nguru, M.Si, yang memandu jalanya rapat konsultasi tersebut menginformasikan bahwa baik Penjabat Bupati Belu maupun Bupati terpilih telah bersurat kepada Gubernur untuk memproses pengisian jabatan-jabatan strategis yang lowong. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena berkas-berkas administrasi yang disyaratkan tidak dipenuhi.

“Sesuai regulasi, sebelum 6 bulan pasca pelantikan Bupati pun sebetulnya bisa dilakukan pelantikan asalkan ada persetujuan dari KASN dan Kemendagri”, demikian Raynold menjelaskan. Karena itu, data atau berkas yang diminta harus dilengkapi agar bisa diproses.

Penjelasan Kabid Pengembangan tersebut kemudian ditambahkan lagi oleh Guido Laga Uran, Asesor SDM Aparatur Muda yang sehari-hari mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif di Sub Bidang Jabatan Struktural.

“Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, harus ada rekomendasi dari Komisi ASN dan rencana kerja untuk pengisian jabatan tersebut. Sedangkan bagi Jabatan Administrator dan Pengawas, Bupati perlu melengkapi berkas usulan dengan nama-nama pejabat yang akan mengisi jabatan lowong. Proses administrasi tersebut harus dilewati agar ASN tidak menjadi ‘korban’ pertarungan politik pilkada”, demikian Guido menyampaikan kembali isi surat balasan terhadap permohonan Bupati Belu.

Menanggapi persoalan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) sementara pejabat defenitifnya masih ada, Guido menjelaskan bahwa sesuai PP 11/2017, seorang Pejabat dapat diberhentikan dari jabatannya apabila telah mencapai BUP, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Kriteria lain yang dapat digunakan untuk memberhentikan pejabat adalah bila yang bersangkutan tidak memenuhi standar jabatan. “Karena itu, mengangkat Plt sementara pejabat defenitifnya masih ada, bertentangan dengan aturan”, kata Guido.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk membuktikan seorang pejabat tidak layak menduduki jabatan, perlu dilakukan uji kompetensi. Hasil uji kompetensi bisa dijadikan dasar untuk melakukan mutasi pada jabatan yang lebih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ataupun menurunkan pejabat ke level jabatan yang lebih rendah (demosi). Semua proses tersebut harus seijin Komisi ASN, yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan merit system dan kode etik ASN.

Menyambung penjelasan Guido, Kabid Disiplin, Kesra dan KORPRI, Carolina Ondok, SH meminta anggota DPRD yang hadir untuk mengklarifikasi alasan penunjukan pelaksana tugas dalam kasus tersebut. “Mungkin saja pejabat defenitifnya sedang sakit, cuti, atau tugas belajar, dan sebagainya. Informasi ini perlu kami dapatkan agar persoalannya bisa lebih jelas”, kata Ibu Carolina.

Menanggapi Ibu Carolina, Ketua Komisi I DPRD Kab. Belu, Benediktus Manek, SE selaku pemimpin rombongan, menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Bupati. “Namun untuk menjalankan fungsi pengawasan, kami perlu mendapatkan penjelasan agar bisa kami memperoleh keyakinan untuk melakukan langkah tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku”, kata Manek.

Mengakhiri pertemuan, fasilitator rapat mengharapkan agar koordinasi dan konsultasi seperti ini bisa terus dilakukan untuk menghindari tafsiran-tafsiran yang keliru oleh ASN sebagai pelaksana undang-undang. Koordinasi juga perlu agar proses administrasi kepegawaian tidak dibatalkan karena menyalahi aturan.

 

Penulis : Wilfrid Kako Nono

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top