29 Mar 21

BKD Optimalkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Website dan Media Sosial

Kota Kupang, bkd.nttprov.go.id- Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis, 18 Maret 2021. Hadir dalam audiensi tersebut Ketua dan satu orang Anggota Komisi Informasi, Kepala BKD, serta sejumlah pejabat struktural dan pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat BKD tersebut, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan sosialisasi tentang implementasi keterbukaan informasi publik dan berdiskusi tentang isu-isu terkait penyampaian informasi publik.

Dalam pengantarnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si memberikan gambaran singkat tentang pengelolaan dan penyampaian informasi publik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Website maupun media sosial merupakan sarana keterbukaan informasi publik yang kami gunakan untuk memberikan kemudahan bagi ASN maupun masyarakat yang membutuhkan akses informasi”, kata Henderina.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maryanti H. Adoe, SE.,M.Si mengapresiasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur karena telah menerapkan keterbukaan informasi publik. Namun Maryanti juga mengkritisi beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sebuah badan publik perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”, demikian Maryanti menjelaskan.

Lebih lanjut disampaikan, PPID merupakan dapur pengelola informasi publik yang mempunyai tugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Disamping itu, PPID juga mempunyai fungsi menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja, menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh, menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka, serta menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.

Untuk diketahui, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbagi atas 2 (dua) yaitu PPID Utama yang berada pada Dinas Komunikasi dan Infomasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PPID Pembantu yang berada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain memberi penjelasan tambahan tentang tiga kategori informasi publik, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi pada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ichsan A. Pua Upa, S.KM, juga meminta klarifikasi Kepala BKD terkait pengangkatan tenaga kontrak daerah yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi penyampaian Komisi Informasi Provinsi NTT, Kepala BKD menyampaikan bahwa BKD telah menerapkan transparansi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan dengan menyampaikan seluruh seluruh informasi melalui website resmi BKD Provinsi NTT (bkd.nttprov.go.id). “Kami juga akan segera menindaklanjuti pembentukan PPID Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, kata Henderina.

Sehubungan dengan pengangkatan para tenaga kontrak, Henderina menyampaikan bahwa ini merupakan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Kebijakan ini diambil sehubungan dengan tingginya angka PNS yang telah purnabakti yang mengakibatkan kekosongan jabatan pada setiap perangkat daerah sehingga pimpinan perangkat daerah diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap calon tenaga kontrak sesuai dengan kemampuan anggaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”, demikian Henderina menjelaskan.

“Hasil seleksi kemudian diusulkan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dan didisposisi ke BKD sebagai OPD teknis untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Tenaga Kontrak Daerah”, lanjut Henderina.

Henderina meminta agar setiap pemberitaan di media tidak berdasarkan opini tapi berdasarkan fakta yang ada agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan berimbang.

 

Penulis: Stefyan J.Y Fuy & Wilfrid K. Nono

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top