Rapat Perdana TIM TPP bahas Ranpergub TPP 2024 dan Evaluasi TPP 2023

Kupang, bkd.nttprov.go.id – Agenda perdana Tim TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan) ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2024 diawali dengan melaksanakan rapat yang membahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang TPP untuk tahun 2024 sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan sistem tersebut selama tahun 2023

Rapat yang diadakan pada hari Rabu, 7 Februari  2024 Pukul 15.00 Wita bertempat di ruang rapat Sekretariat Badan Keuangan Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jalan El Tari No. 52 Kupang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Johny E. Ataupah, S.P., MM serta dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang tergabung dalam Tim TPP.

Perangkat Daerah yang tergabung yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Bapelitbangda Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Di awal rapat, Johny Ataupah mengatakan adanya peningkatan jumlah anggaran TPP di tahun 2024 sebagai akibat dari adanya penambahan jumlah ASN penerima TPP dari CPNS dan Calon PPPK yang diangkat di tahun 2023. Ia menambahkan bahwa Draft Ranpergub TPP tahun 2024 yang dibahas dalam rapat hari itu bersumber dari Pergub TPP Tahun 2023 yang sudah ditambahkan/diubah beberap poinnya menyesuaikan dengan regulasi atau kebijakan yang berlaku di tahun 2024. Ia meminta semua anggota rapat dari Perangkat Daerah terkait untuk bersama-sama melihat dan memberikan masukan.

Dalam kesempatan diskusi, Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Albinus Yustinus Salem, S.Sos., MM menyampaikan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Nomenklatur Jabatan Pelaksana. Jabatan Pelaksana tahun sebelumnya berjumlah sekitar 3.400 dan akibat perubahan peraturan tersebut, jumlahnya saat ini menjadi 100 saja. Hal ini akan berpengaruh pada fokus pengelola kepegawaian Perangkat Daerah untuk bekerja keras melakukan penyesuaian yang diperlukan terkait Analisis Jabatan dan Beban Kerja, ungkapnya.

Berkaitan dengan adanya Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru, perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Santa Anna Trihastuti, S.Kom., MIS (Pranata Komputer Ahli Madya) menyampaikan bahwa ASN Guru dan Kepala Sekolah tidak lagi diwajibkan menginputkan Kinerja pada aplikasi lain kecuali pada aplikasi PMM (Platform Merdeka Megajar) yang telah diintergarasikan dengan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sehingga sebagai dasar pembayaran TPP Guru dan Kepala Sekolah khususnya pada Pemerintah Provinsi NTT di Tahun 2024 untuk semester 1 akan menggunakan Predikat Kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan predikat kinerja bulan Juli – Desember 2024 akan diperoleh dari e-Kinerja BKN semester 1 tahun 2024. Hal ini sangat dimungkinkan karena saat ini aplikasi SI-KINERJA telah terintegrasi dengan E-Kinerja BKN. Langkah ini diambil mengingat predikat kinerja pada PMM diperoleh oleh Guru dan Kepala Sekolah hanya 2 kali dalam setahun, sedangkan untuk kepentingan pembayaran TPP data predikat kinerja harus tersedia setiap bulan.

Sebagai saran tambahan, sebelum Pergub TPP yang baru diterapkan agar dilakukan sosialisasi dan sebaiknya bersifat virtual atau tersedia rekamannya. Ini diperuntukkan bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang bertugas di luar wilayah Kota Kupang agar dapat mengikuti acara tundanya secara mandiri. Di akhir rapat tersebut, pimpinan rapat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian semua peserta rapat, yang pasti ke depan Tim TPP diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam rapat rutin selanjutnya.

Penulis : Santa Anna Trihastuti, S.Kom., MIS.