Kepala BKD Minta Senator Abrahan Liyanto Perjuangkan Formasi Guru PPPK di Sekolah Swasta

Kota Kupang, www.bkd.nttprov.go.id – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos, M.Si, meminta dukungan senator Abraham Paul Liyanto untuk memperjuangkan adanya formasi guru PPPK di sekolah-sekolah swasta. Hal tersebut disampaikan dalam reses anggota DPD RI Dapil NTT itu pada Selasa, 5 November 2024 di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.
“Beberapa tahun belakangan ini peran sekolah swasta kurang dianggap penting, sehingga banyak guru di sekolah swasta setelah lulus PNS ataupun PPPK harus pindah ke sekolah negeri. Kami memohon dukungan dari Bapak Senator untuk memperjuangkan ini di tingkat nasional, agar formasi PPPK juga dibuka di sekolah swasta. Atau misalnya guru dari sekolah swasta yang sudah lulus PPPK ditempatkan kembali di sekolah swasta. Untuk kita di NTT, sekolah swasta memiliki peran yang sangat penting,” tutur mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT ini.

Kegiatan reses anggota DPD RI Dapil NTT, Abraham Paul Liyanto, dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, dengan maksud menyerap aspirasi tentang permasalahan-permasalahan birokrasi, terutama penataan SDM, termasuk PNS dan PPPK.
Terkait aspirasi yang disampaian Kepala BKD Provinsi NTT, Abraham Paul Liyanto dengan tegas menyatakan dukungannya dan berjanji akan membawa masalah ini Senayan.
“Ini penting sekali. Ini juga menjadi keprihatinan saya. Dalam rapat MPK tahun lalu terungkap bahwa kurang lebih 600 sekolah GMIT di NTT hampir tutup karena kekurangan tenaga pengajar. Banyak pengajarnya lulus PNS ataupun PPPK dan pindah ke sekolah negeri,” tutur ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Provinsi NTT ini dengan nada kesal.
Lebih lanjut, dalam arahannya, senator yang sudah 15 tahun, mewakili NTT ini juga menyatakan pentingnya kemitraan dalam membangun NTT.
“Sebagai contoh, di UCB (Universitas Citra Bangsa) kami mengadakan program pengingkatan Pendidikan bagi PNS daerah, tetapi baru TTU, Malaka dan Belu yang memberikan respons positif. Kabupaten lainnya belum. Padahal tujuannya supaya kualifikasi Pendidikan tenaga Kesehatan bisa memenuhi syarat undang-undang kesehatan. Tahun depan kami akan membuka fakultas kedokteran di UCB, ya supaya jangan orang-orang dari luar lagi yang mengisi formasi tenaga kesehatan di NTT, tetapi anak-anaka NTT sendiri,” ungkap senator yang sudah terpilih untuk keempat kalinya ini.

PPPK Paruh Waktu
Dalam reses tersebut, terdapat aspirasi lain yang disampaikan Kepala BKD Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos, M.Si, yakni terkait kebijakan PPPK paruh waktu.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTT membutuhkan dukungan dari DPD RI, untuk antara lain memperjuangkan agar penambahan jumlah ASN yang saat ini berjumlah 12.739 menjadi kurang lebih 23.145 pada tahun 2025, diharapkan diikuti dengan perhatian Pemerintah Pusat terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi NTT, sehingga penambahan jumlah pegawai tersebut tidak dibebankan kepada keuangan daerah.
Selain itu, ia mengharapkan pemerintah pusat mengakomodir pengangkatan PPPK paruh waktu bagi tenaga kontrak provinsi yang belum terakomodir dalam rekrutmen PPPK Tahun Anggaran 2024.

Penulis: Luis Aman