Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Menempati Urutan Ke 4 Teratas

Kupangbkd.nttprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas D. Lana, SH, M. Si menandatangani surat tentang Penyampaian hasil penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor surat 000.8.6.3/260/BO3.1, tanggal 29 Desember 2023.
Dari 39 instansi yang telah dinilai terdapat 26 Perangkat Daerah memperoleh predikat Sangat berhasil dan 13 lainnya memperoleh predikat berhasil dengan rentang nilai antara 80,5 – 95,83 sebagaimana tertera surat tersebut.
Penilaian itu diperoleh dari hasil pengolahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTT pada bulan 16 November 2023 dengan tujuan untuk mengukur capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur di Tahun 2022.
Hasilnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh interpretasi sangat berhasil dengan nilai akhir sebesar 94.86, yang merupakan akumulasi dari nilai Kinerja Utama (KU) sebesar 57,21 dan nilai Kinerja Penunjang (KP) sebesar 37.64. Perolehan nilai tersebut menjadikan Badan Kepegawaian masuk urutan tertinggi ke empat dari 39 Perangkat Daerah yang dinilai.
Penilaian itu diperoleh dari hasil pengolahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTT pada bulan 16 November 2023 dengan tujuan untuk mengukur capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur di Tahun 2022.
Dalam perubahan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah tahun 2022, terdapat 14 (empat belas) komponen yang menjadi ruang lingkup penilaian kinerja yaitu terbagi dalam rumpun Kinerja Utama  (KU) dan Kinerja Penunjang (KP).
Kinerja Utama terdiri dari; (a) Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA; (b) Target dan Realisasi Anggaran. Badan Kepegawaian dalam sasaran strategis perangkat Daerah memiliki 2 indikator dengan capaian hasil 100 % disetiap indicator dan memperoleh bobot 20 untuk masing-masing penilaian dalam LKE. Sedangkan dalam Target dan Realisasi Anggaran hanya diperoleh dari APBD melalui  pengelolaan Belanja yang meliputi Program penunjang urusan Pemerintah Daerah dan Program Kepegawaian Daerah dengan mencapai nilai 17,2%.
Sedangkan Kinerja Penunjang terdiri dari 12 Komponen antara lain; (a) Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak harus realisasi 100%; (b) Penyampaian LKPD, LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat 4 Februari 2022; (c) Nilai Pelaskanaan SAKIP minimal Kategori BB (>80-90); (d) Nilai PMPRB minimal Kategori A (>80-90);(e) Rata-rata realisasi kinerja Individu dalam SKP minimal 90%; (f) Persentase Tindak Lanjut temuan BPK dan APIP; di bawah tahun 2020 minimal 75 % dan diatas 2020 mencapai  90-100%; (g) Memiliki Sertifikat ISO 9001;2015; (h) Jumlah Inovasi Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) Jenis; (i) Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan tanda tangan elektronik melalui aplikasi e-Nadi paling lambat 1 maret 2022; (j) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30); (k) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah minimal kategori menuju informatif (75); dan (l) Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.Dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) yang dapat diakses melalui  https://bit/ly/KKP_BKD , Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT telah memenuhi standar yang diperjanjikan bahkan terdapat beberapa indikator yang capaiannya melebihi target yang diperjanjikan sayangnya tidak dapat diakomodir dalam penambahan poin penilaian. Di sisi lain, Badan Kepegawaian masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki kedepan, dimana tindak lanjut temuan diatas 2020 pada non administrasi hanya mencapai realisasi sebesar 88% dari targett 90-100% yang ditetapkan.
Dengan adanya penilaian kinerja kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi NTT ini, masing-masing Pimpinan akan lebih berupaya untuk memperbaiki kinerja pada Instasi yang dipimpinnya agar semakin lebih baik ditahun yang akan datang.

Penulis : Mieke A. Tallo