Posted by: BKD PROV NTT
0 comments
06 Jun

Kupang- bkd.nttprov.go.id –Bertempat di Aula Eltari,  Para ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT hadir dalam kegiatan pembinaan rohani gabungan. Secara rutin disetiap bulannya kegiatan ini digelar bagi anggota KORPRI dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama. Pada pembinaan yang digelar Jumat, 24/05/2019, Badan Kepegawaian Daerah sebagai penangungjawab kegiatan mengundang beberapa narasumber yakni dari Tokoh Agama Islam, Agama Katholik, Agama Kristen Protestan dan Agama Hindu.

Kupang- bkd.nttprov.go.id –Bertempat di Aula Eltari,  Para ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT hadir dalam kegiatan pembinaan rohani gabungan. Secara rutin disetiap bulannya kegiatan ini digelar bagi anggota KORPRI dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama. Pada pembinaan yang digelar Jumat, 24/05/2019, Badan Kepegawaian Daerah sebagai penangungjawab kegiatan mengundang beberapa narasumber yakni dari Tokoh Agama Islam, Agama Katholik, Agama Kristen Protestan dan Agama Hindu.

Posted by: BKD PROV NTT
0 comments
03 Mar

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) pada tanggal 28/2/2014 lalu seperti dilansir kopsurgah.kpk.go.id. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi pemerintah daerah.

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) pada tanggal 28/2/2014 lalu seperti dilansir kopsurgah.kpk.go.id. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi pemerintah daerah.

Posted by: BKD PROV NTT
0 comments
03 Mar

BKD.NTTPROV.GO.ID – Alasan efisiensi anggaran dan efektifitas pelayanan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan restrukturisasi organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semula Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) berjumlah 49 menjadi 39 OPD. Hal ini berdampak pada beberapa OPD yang harus melebur atau merger dengan OPD lain.

BKD.NTTPROV.GO.ID – Alasan efisiensi anggaran dan efektifitas pelayanan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan restrukturisasi organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semula Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) berjumlah 49 menjadi 39 OPD. Hal ini berdampak pada beberapa OPD yang harus melebur atau merger dengan OPD lain.

Back to top