12 Jan 23

Transformasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara

Kupang, 12 Januari 2022. bkd.nttprov.go.id - Di awal tahun 2023, urusan kepegawaian diwarnai dengan adanya perubahan penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sebagai salah satu syarat mutasi kepegawaian. Terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dokumen Penilaian Kinerja Dalam Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menegaskan adanya perubahan aturan dan petunjuk tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai di tahun 2022.

Sebelumnya teknis penyusunan dokumen SKP untuk tahun 2021 menggunakan mekanisme integrasi antara format SKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 pada semester pertama dan untuk semester kedua menggunakan format SKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Sedangkan penyusunan dokumen SKP untuk tahun 2022 diwajibkan menggunakan format sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan tersebut merupakan pengembangan atau perubahan dari regulasi serupa sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Adapun perbedaan paling mendasar dari kedua peraturan tersebut adalah pada nomenklatur yang sebelumnya lebih menitik beratkan pada sistem Manajemen Kinerja, kini lebih kepada Pengelolaan Kinerja ASN yang di dalamnya sudah termasuk ASN PPPK (ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Selain mengakomodir pengelolaan kinerja ASN PPPK, pada permenpan RB yang baru ini juga telah menggunakan core values berAKHLAK sebagai dasar penilaian Perilaku Kerja ASN. Core values berAKHLAK meliputi unsur : Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Pada dokumen SKP sesuai Permenpan RB tersebut memuat Hasil Rencana Kerja dan Perilaku Kerja dalam satu format halaman. Terdapat 2 (dua) model dasar SKP berdasarkan klasifikasi jabatan, model JPT dan model JA/JF. Model JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) diperuntukkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Madya dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri yaitu Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis), Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sekolah. 

Perbedaan mendasar berikutnya adalah adanya 2 (dua) macam Pendekatan Hasil Kerja yaitu pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Dari pendekatan yang berbeda ini, ASN diberikan keleluasaan untuk memilih pendekatan yang ingin digunakan dalam menyusun Rencana Hasil Kerjanya dalam dokumen SKP. Kecuali ada arahan atau petunjuk khusus dari pimpinan instansi di mana seorang ASN melaksanakan tugas. Dalam pendekatan kuantitatif masih terdapat kesamaan format dokumen seperti dalam peraturan yang lama. Dokumen SKP masih disajikan dalam beberap kolom yang secara detail memuat rencana kinerja atasan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu dan target pada model JA/JF. Sedangkan untuk model JPT hanya memuat kolom rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, target dan perpektif.

Terkait bagian Hasil Kerja pada dokumen SKP terdapat pemisahan antara Utama dan Tambahan. Yang mendasari perbedaan antara hasil kerja utama dan tambahan adalah pada skala prioritas. Jika pada Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 lalu, kinerja tambahan adalah segala bentuk kinerja ASN yang tidak menunjang kinerja organisasi. Saat ini yang termasuk dalam Hasil Kerja Tambahan ialah semua hasil kerja ASN yang tergolong dalam kendali/prioritas rendah berdasarkan dialog kinerja ASN yang bersangkutan dengan atasan atau pejabat penilai kinerja.

Format SKP tahun 2022 khususnya pada lembar Evaluasi Kinerja Kualitatif/Kuantitatif memuat beberapa bagian penting antara lain Capaian Kinerja Organisasi yang menampilkan grafik/kurva yang akan menyesuaikan berdasarkan level kriterian capaian kinerja organisasi masing-masing Perangkat Daerah, berikutnya adalah bagian Rating Hasil Kerja Individu dan Rating Perilaku Kerja. Kedua bagian ini akan berkontribusi atau berpengaruh pada predikat kinerja pegawai.

Terkait kriteria minimal predikat kinerja pegawai yang disyaratkan untuk mendapat kenaikan pangkat adalah BAIK. Agar ASN mendapat predikat kinerja Baik, ASN wajib mendapat penilaian Rating Hasil Kerja Individu dan Rating Perilaku Kerja masing-masing berkategori “Sesuai Ekspektasi” atau salah satu dari rating tersebut berkategori “Sesuai Ekspektasi” sedangkan yang lainnya “Di atas Ekspektasi”.

Lembar terakhir yang disyaratkan untuk administrasi mutasi kepegawaian adalah Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai. Yang berisi data Periode Penilaian, Data ASN yang bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja.

Semoga, dengan adanya perubahan regulasi terkait penilaian kinerja ASN ini dapat meningkatkan kinerja ASN khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur demi mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yaitu NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Penulis : Santa Anna Trihastuti, S.Kom., MIS

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top