09 Sep

Managemen Kinerja Berbasis Aplikasi Online Tingkatkan Profesionalisme ASN Pemprov NTT

“Profesionalitas pegawai dapat dicapai apabila seluruh pegawai memiliki uraian tugas yang jelas, target kinerja yang jelas dan system punishment and reward yang jelas”. Demikian disampaikan Dedi Mulyadi, S.STP, M.Si (Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai BKD Provinsi Jawa Barat) dalam kegiatan Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Online bagi Atasan Langsung dan Atasan Banding Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Rabu (5/9) 2018 di Swiss Bellin Kristal Hotel Kupang. Kegiatan yang digelar pada Rabu (5/9) hingga Kamis (6/9) merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh Narasumber dan Fasilitator dari BKD Jawa Barat. Peserta kegiatan berjumlah 65 orang, yang merupakan para Kasubag Kepegawaian dari setiap instansi pada Pemerintah Provinsi NTT dan para pejabat eselon III dan IV Lingkup BKD Provinsi NTT. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris BKD Provinsi NTT, Mulu Blasius, SE, CES yang hadir mewakili Kepala BKD Provinsi NTT, Emanuel Kara, SH.

Dalam sambutan tertulis Kepala BKD Provinsi NTT yang disampaikan oleh Sekretaris BKD, disebutkan bahwa penerapan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) secara online adalah salah satu upaya pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan Profesionalisme PNS yang akan dirangkaikan dengan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan pencapaian kinerja yang terukur dalam hasil PPK Online. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai pada BKD Provinsi NTT, Flafianus Du’a, S.Fil, MM yang membawakan Laporan Panitia menyebutkan bahwa saat ini aplikasi Penilaian Prestasi Kerja secara Online sedang dalam proses uji coba di BKD Provinsi NTT. “Kita  sedang mengimplementasikan dan menguji cobakan aplikasi PPK Online tersebut pada BKD Provinsi NTT. Ada trial and error, tapi kita jalan terus. Beberapa instansi juga telah menawarkan diri untuk menguji cobakan aplikasi tersebut. Kita harapkan dalam tahun ini aplikasi PPK Online sudah bias kita gunakan” katanya.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi yang  hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa sebenarnya tantangan bagi upaya perwuju dan Profesionalitas ASN adalah bagaimana setiap atasan langsung memahami dengan tepat tupoksinya dan mampu mendistribusikan tupoksi tersebut secara tepat kepada bawahannya. “Jadi dalam kontrak kinerja tidak ada kata-kata, menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan. Kalau bias harus jelas juga, tugas-tugas lain itu apa-apasaja” terang Dedi.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS khususnya pada pasal 228 menggariskan bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan system prestasi dan system karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh PyB (Pejabat yang berwenang, red). Oleh Karena itu Penilaian Kinerja harus betul-betul obyektif. Salah satu cara untuk memastikan obyektivitas penilaian kinerja adalah lewat system aplikasi berbasis internet yang diterapkan dengan pembayaran tunjangan kinerja secara single salary system. “Seluruh honor panitia, tim dan sebagainya dihapus dan semuanya disatukan dalam tunjangan kinerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan penilaian prestasi kerja berbasis internet ini sejak tahun 2014 dan terus disempurnakan dari tahun ketahun. Memang kami harus melakukannya secara online untuk menjamin obyektifitas penilaian kinerja kepada 40 ribuan PNS di Pemprov Jawa Barat” kata Dedi.

Menurut pengamatan penulis, pada hari kedua kegiatan ini, Kamis (6/9) dimaksimalkan untuk praktek penggunaan aplikasi PPK Online. Seluruh Kasubag Kepegawaian pada 48 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Para Pejabat Struktural pada BKD Provinsi NTT hadir membawa laptop masing-masing dan mengikuti tahapan-tahapan untuk instalasi, input data hingga operasionalisasi aplikasi PPK Online yang difasilitasi oleh Sigit Purnomo dan Harmawan selaku fasilitator dari BKD Provinsi Jawa Barat.

(*Unun)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top