11 Nov

Kepala BKD: “Bimtek atau Diklat 20 Jam dalam Setahun Merupakan Amanat Peraturan”

Kupang, bkd.nttprov.go.id, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Henderina Sintiche Laiskodat, SP.,M.Si, dalam kesempatan membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perhitungan Angka Kredit Fungsional Analis Kepegawaian mengatakan :”Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, peningkatan kapasitas PNS adalah suatu kewajiban. 20 Jam dalam setahun merupakan amanat peraturan dan karena itu saya memberitahukan kepada Tim Anggaran (TAPD) untuk tidak menolak permintaan Bimtek maupun Diklat yang diminta oleh Perangkat Daerah. Nanti bapak-ibu peserta akan mendapat sertifikat, jangan dianggap sepele, sertifikat itu akan berguna besok-besok”.

Sembari menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi fokus perhatiannya sebagai Kepala BKD, Ibu Henderina menekankan pentingnya perhatian terhadap isu yang berkembang secara nasional, secara khusus yang berkaitan dengan pidato presiden Jokowi terkait inovasi. Inovasi tidak harus terkait dengan hal-hal yang besar, namun hal-hal kecil tapi memperlancar pelaksanaan tugas, memangkas jarak dan waktu dengan hasil atau manfaat yang jelas. Kepada para peserta yang adalah fungsional analis kepegawaian beliau memberikan tantangan untuk membuat perhitungan kebutuhan dan peta jabatan seluruh Perangkat Daerah.

“Saat ini kita sedang disibukkan dengan perhitungan kebutuhan PNS, dengan tugas bapak ibu terkait Sistem Manajemen PNS dan Pengembangan sistem Manajemen PNS, saya menantang bapak-ibu untuk membereskan hal ini. Sehingga kita sudah tahu kebutuhan kita kedepan seperti apa.” jelasnya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya terkait kemauan ASN untuk terus menerus memperbarui diri dengan belajar terus menerus terkait peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.


Lebih lanjut dalam pemaparannya beliau menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. Peraturan ini membawa semangat baru bagi setiap ASN dengan Jabatan Fungsional untuk terus memotivasi diri dan tidak takut untuk mengembangkan diri.

Senada dengan Kepala BKD Provinsi NTT, Ibu Sri Gantini, S.Sos.M.AP, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara, selaku Narasumber utama pada kegiatan dimaksud menegaskan pentingnya fleksibilitas pribadi bagi setiap ASN secara khusus yang menjadi peserta Bimtek. Peraturan yang ada bukan untuk membatasi ruang gerak Pejabat fungsional tapi memberi arah yang lebih jelas terkait pengembangan karir. 

Lebih lanjut terkait peraturan terbaru tersebut Ibu Sri menjelaskan saat ini belum diberlakukan sepenuhnya karena semua instansi Pembina sedang melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya terkait beberapa hal yang berbeda dari peraturan sebelumnya. Namun demikian sebagai bagian dari tim Pembina jabatan fungsional kepegawaian, beliau menjelaskan pentingnya para Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian untuk terus menerus mengembangkan diri menyambut pemberlakuan peraturan dimaksud.

Selama 3 (tiga) hari pelaksanaan para peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari lebih jauh tentang Jabatan Analis Kepegawaian diantaranya Pembinaan dan Pengembangan Karir Analis berdasarkan PermenpanRB Nomor 13 tahun 2019,  Karya Tulis Ilmiah (KTI), Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaian dan Tim Penilai Analis Kepegawaian. Setelah materi yang ada, para peserta dihadapkan pada analisis kasus untuk mempraktekan penilaian dan penetapan angka kredit. Para peserta dibagi kedalam 4 (empat) kelompok kerja yang diakhir kegiatan harus mempresentasikan hasil kerja mereka. Dengan itu diharapkan para pejabat fungsional mahir dalam menyiapkan semua dokumen terkait pengajuan penilaian angka kredit atau yang sering disebut dengan DUPAK.

Kegiatan Bimtek ini berlangsung dari hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 s/d 30 Oktober 2019 bertempat di Hotel Swiss Bell-in Kupang dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari Analis Kepegawaian, Calon Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian dan Fungsional Umum yang menangani administrasi kepegawaian.


Penulis: Johanes Baptista Avodius Kapa, S.Fil
Assessor SDM Aparatur Pertama

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top