09 Sep

Dorong PNS kembangkan Karier Dalam Jabatan Fungsional, KEMENPAN-RB Perpanjang Masa Inpassing Hingga Tahun 2020

Hal ini disampaikan Didik Kurniawan,S.Kom Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Kemaritiman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan Workshop Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. “Saatini draft usulan untuk perpanjang masa inpasing kedalam Jabatan Fungsional hingga Tahun 2020 sudah fix dan sudah ada di meja pimpinan. Kalau sudah ditandatangani, kami akan sosialisasi secara menyeluruh keseluruh Provinsi/ Kabupaten/ Kota” kata Didik.

Workshop yang diselenggarakan di Hotel Swiss Belin Kristal Kupang, Selasa, 28/8 hingga Kamis, 30/8 2018 ini difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT dan dihadiri oleh 66 peserta dari 22 instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Mayoritas peserta adalah Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian dan Umum dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Kelompok Jabatan Fungsional. Selain Didik Kurniawan, narasumbe dari Kemenpan-RB yang hadiri juga adalah Drs. Rois Solihin, M.Ap sebagai Analis Kebijakan Madya Kementerian Pan-RB.

Disampaikan Didik Kurniawan, sebelum mengusulkan nama-nama PNS untuk diangkat melalui mekanisme Inpassing, setiap instansi harus menyusun Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional. Langkah-langkah penyusunan Formasi Jabatan Fungsion aladalah: Menginventarisasi tugasjabatan yang dilaksanakan, menginventarisas iangkakredityang dilaksanakan, Menghitung Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk), Menghitung Volume Kegiatan yang dilaksanakan (Wpv), Menghitung Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpk), Menjumlahkan Seluruh Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan Dalam Satu Tahun (åWpv), membagi seluruh jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dengan jumlah standar jam kerjaefektif. Jika Jumlah Nilai Kebutuhan Formasi lebih kecil dari 0,5 maka tidak dapat mengusulkan formasi Jabatan Fungsional. Formasi Jabatan Fungsional bisa diusulkan apabila Jumlah Nilai Kebutuhan Formasi lebih besar dari 0,5.

Senada dengan itu, Sekretaris BKD Provinsi NTT, Mulu Blasius, SE, CES dalam sambutan pembukaannya mewakili Kepala BKD Provinsi NTT menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi NTT mengelola 49 jenis jabatan fungsional. Sedang dalam proses pengusulan jabatan fungsional baru adalah Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, Fungsional Assessor SDM Aparatur dan Fungsional Auditor Kepegawaian. Beliau menegaskan pentingnya pengukuran beban kerja setiap instansi sehingga perencanaan kepegawaian bisa dilakukan dengan baik. “Untuk mewujudkan pelayanan prima dan berkelanjutan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, kita harus mengetahui beban kerja instansi sehingga kebutuhan akan tenaga fungsional bisa direncanakan dengan baik” katanya.

Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional BKD Provinsi NTT, Delis Y.R. Abineno, S.IP, MHRM dalam laporan panitianya menekankan pentingnya pengelolaan karier PNS melalui Jabatan Fungsional. Melalui Jabatan Fungsional, seorang PNS ditempatkan untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak-haknya didasarkan pada keahlian /  keterampilan secara mandiri.

Workshop Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, menjadi kesempatan bagi para pengelola kepegawaian di masing-masing instansi pemerintah provinsi NTT untuk membaharui pengetahuan mereka tentang regulasi dan mekanisme tata kelola kepegawaian yang baru. Workshop berjalan dengan lancar dan diwarnai pertanyaan-pertanyaan peserta terkait inpassing Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional.

(*Unun)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top