02 Feb

Sekda Benediktus Polo Maing Minta Penilaian Prestasi Kerja PNS Harus Jujur dan Obyektif

Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan Pemerintah Provinsi NTT untuk membayar tambahan hasil pegawai (TPP) berbasis kinerja. Sebagai tindaklanjut rekomendasi tersebut, pemerintah telah bekerja sama dengan BKD Jawa Barat untuk mengimplementasikan Penilaian Prestasi Kerja berbasis aplikasi. Wujud kerjasama tersebut berupa replikasi aplikasi SKP Online Jawa Barat. Pemerintah Provinsi NTT dapat menggunakan dan mengembangkannnya sesuai kebutuhannya.

Kerjasama tersebut telah berjalan sejak tahun 2018. Pendampingan dan pelatihan PPK Online pun telah dilaksanakan di seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi salah satu rencana aksi KPK bidang reformasi birokrasi. Temuan KPK bahwa aplikasi ini belum terintegrasi dengan E-Absen. Maka sejak itu, BKD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT berkoordinasi untuk melakukan integrasi kedua aplikasi tersebut. Kedua aplikasi berhasil diintegrasikan sejak Desember 2019.

Saat ini Pemerintah Provinsi NTT sedang mengimplementasi PPK Online di seluruh perangkat daerah, kecuali UPT dan guru di kabupaten/kota. Selasa (4/02/2020), Sekretaris Daerah Ir. Benediktus Polo Maing meminta Kepala BKD Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si untuk merepresentasikan kondisi PPK Online saat ini. Sekda dalam pengantar awalnya mengatakan pertemuan tersebut agar ia mendapatkan masukan terkait tiga hal, yakni substansi, proses dan perkembangan PPK Online. 

Kepala BKD diberikan kesempatan pertama untuk memaparkan perkembangan pengisian target PPK Online terkini. Menurutnya, dari 6.567 orang PNS yang sudah mengisi target kinerja tahun 2020 baru mencapai 401 orang atau sebanyak 6,166 orang belum mengisi target kinerja. Jika dirincikan berdasarkan jabatan, JPTP yang telah mengisi target kinerja sebanyak 6 orang, Administrator (12 orang), Pengawas (35 orang), dan pejabat pelaksana sebanyak 348 orang. Kondisi ini menggambarkan tanggapan pimpinan perangkat daerah dan jajarannya masih sangat rendah. Namun demikian, Kepala BKD menyampaikan bahwa jajarannya terus memberikan pendampingan dan pelatihan aplikasi PPK Online. 

Kepala BKD juga menambahkan aplikasi PPK Online sudah terintegrasi dengan E-Absen atas rekomendasi KPK serta Pergub Manajemen Kinerja sedang dalam proses penandatanganan oleh Gubernur. 

Pada kesempatan tersebut pula, Santa Anna Trihastuti, S.Kom, MIS selaku Administrator aplikasi PPK Online, diberikan kesempatan untuk mempresentasikan langkah-langkah operasional aplikasi tersebut. 

Di sela-sela presentasi Administrator, Polo Maing mempertanyakan obyektifitas penilaian yang dilakukan atas langsung terhadap SKP bawahannya. Terhadap pertanyaan ini, Kepala Bidang Pengembangan Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol, menerangkan bahwa pejabat penilai harus memeriksa dokumen fisik yang dikerjakan stafnya salah satunya seperti buku agenda surat masuk dan surat keluar jika itu tupoksi seorang pengadministrasi umum.

Polo Maing mengakui presentasi Kepala BKD dan Administrator PPK Online sangat membantunya untuk mendapatkan  substansi, proses dan perkembangan PPK Online. Ia meminta Kepala BKD untuk menyiapkan materi PPK Online yang lebih komprehensif dan substansial yang akan dipresentasikannya pada Forum Pimpinan, Kamis (20/02/2020). 

Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Organisasi Bartol Badar dan jajajarannya, Kabid Mutasi Pegawai Agnes Ina Odjan, S.Sos, Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja Gergorius Babo, S.Kom. *

Laporan: Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja Gergorius Babo, S.Kom.

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top