03 Mar

Membuka Rakor Bidang Kepegawaian, Kosmas Lana : Tinggalkan Prinsip-Prinsip Manusia Lama dan Temukan Prinsip-Prinsip Manusia Baru

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Setelah vakum selama 2 tahun,  Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kepegawaian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali digelar pada tahun 2020 ini. Rakor kali ini mengusung tema “ASN Unggul mewujudkan NTT Bangkit menuju Sejahtera” dan akan  berlangsung selama 3 hari bertempat Hotel Sasando Internasional, 16-18 Maret 2020.

Dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Sekretaris BKD Provinsi NTT, Octa Grandy Angi, SH, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persespsi dalam menyikap hal-hal strategis dan aktual seputar pengelolaan kepegawaian serta membangun kesepakatan dan sinergitas program dan kegiatan kabupaten kota, provinsi dan pemerintah pusat.

Rakor sejatinya dibuka oleh Sekretaris Daerah Proivnsi NTT Ir. Benediktus Polo Maing, namun karena pada waktu yang sama Sekda harus menyiapkan pertemuan dengan Gubernur dan unsur Muspida dalam rangka menyikapi wabah Corona, sambutan Sekda  disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Kosmas Damianus Lana, SH, MSi

Di awal sambutan, Lana mengingatkan peserta tentang pidato Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2019, saat pengembilan sumpah presiden, yakni  tentang reformasi birokrasi. Menurutnya, bukan sekedar reformasi birokrasi, tetapi lebih dari itu yakni revolusi birokrasi. Alasannya, menurut Lana, reformasi birokrasi yang dilakukan secara besar-besar itulah yang disebut dengan revolusi. 

Untuk itu, ia menegaskan  Rakor ini harus diartikan secara baik dan benar terutama berkaitan dengan kehadiaran para narasumber dari pusat. Tentu ada konseksuensi lain yang harus kita tunjang agar semua berjalan bersama dan capaian yang sudah kita tentukan atau sepakati di awal dapat tercapai.

Lanjutnya, Misi 5 RPJMD Provinsi NTT berkaitan dengan implementasi reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik. Zona integritas adalah salah satu standar pelayanan publik. Lana menghimbau pemerintah kabupaten/kota untuk mencanangkan zona integritas. Provinsi telah melaksanakannya dan sedang proses pendampingan. 

Berkaitan dengan urusan kepegawaian yang terkait dengan Misi 5 RPJMD, Lana menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi titik fokus. Pertama, ASN baik pimpinan maupun staf dituntut untuk segera untuk melakukan langkah-langkah adaptif terhadap perubahan atau  cara berpikir dan bertindak yang adapatif  terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Jika ASN tidak mampu adaptif, maka pada saat itu juga ASN dilindas jaman.

Kedua, ASN harus mampu mendefenisikan kembali cara berpikir lama menjadi cara berpikir lama. Atau, Lana menyebutnya, meninggalkan prinsip-prinsip manusia lama dan menemukan prinsip-prinsip manusia baru.

Menurutnya, NTT mempunyai  Sumber Daya Alam yang potensial, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraaan rakyat. Ia berharap melalui Rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk membuahkan ASN atau manusia unggul. Sesungguhnya konsep unggul, menurutnya,  adalah sesuatu yang kita miliki dan tidak dimiiki oleh orang lain.

Tambah Lana, banyak teks buku yang mengajar dan memnbimbing kita tentang konsep keunggulan. Tapi ia tetap berharap peserta Rakor dapat memberikan atau mencurahkan pendapat bagaimana konsepsi ASN yang unggul di NTT dalam forum ini.

Lebih lanjut, dari ketersediaan SDA dan rencana untuk mendapatkan ASN yang unggul, Lana  menganjurkan beberapa hal, yakni  pertama, berkaitan dengan perencanaan kebnutuhan pegawai. Formasi dan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan sudah relatif cukup jika dilihat dari rasio keterlayanan. Tenaga-tenaga teknis perhubungan darat dan laut sangat dibutuhkan tapi kurang mendapat perhatian dari Menpan RB pada hal tenaga-tenaga sangat dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi geografis NTT. Begitu pula kebutuhan formasi teknis lainnya, peserta harus disampaikan secara lugas dalam forum ini.  

Kedua, penerimaan dan perekrutatan. Pemerintah Provinsi NTT begitu pula pemerintah kabupaten/kota selalu konsisten terhadap aturan yang digariskan dari pusat.

Ketiga, pengembangan kapasitas. Lana mengajurkan  BKD/BKKP Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis, minimal bimbigan teknis internal untuk memahami tupoksi, bisa juga kembangkan materi yang menjadi tuntutan kita saat ini, yakni materi bahan ajar yang berkaitan dengan perilaku organisasi. Ini menjadi kebutuhan yang mendesak. Bagaimana mempersespikan sesuatu termasuk mempersepsikan perarturan, hal ini  diajarkan dalam perilaku organisasi

Kaitan dengan peningkatan kompetensi,  tambah Lana, sepatutnya pengelola pemerintah harus berbasis elektoronik.  Ini perlu dibacarakan supaya reformasi birokrasi bidang teknologi informasi terwujud. 

Lana meminta pemerintah kabupaten/kota untuk fokus untuk point penilaian prestasi kinerja, penghargaan kinerja dan dan peningkatan kesejahteraan. Ia anjurkan untuk dibicarakan dengan baik dengan bagian/biro organisasi untuk membuat formula tertentu agar tidak tumpah tinggi. Yang berkaitan promosi, penghargaan, rotasi dan mutasi lain bisa disampaikan dalam rakor ini agar kita mencocokan perbedaan pandangan kita. Lana juga menambahkan  peningkatan kesejahteraan  bagi PNS yang memiliki presitasi  layak untuk mendapatkannya.  

Rakor ini dihadiri oleh para Sektaris Daerah, Assisten Bidang Administrasi Umum, dan Kepala BKD/BKKP Kabupaten/Kota serta pengelola kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, seluruhnya berjumlah 120 orang. *

Gergorius Babo, S.Kom (Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja)
Foto: Kevin Daud

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top