03 Mar

Disiplin dan Etika Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID - Rabu 11 Maret  2020, bertempat di ruang Kelimutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tengara Timur dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Tingkat Provinsi NTT. Peserta yang hadir berjumlah 30 orang. Dalam kesempatan ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKD Provinsi NTT) Henderina S. Laiskodat diberi kesempatan untuk membawa materi Disiplin dan Etika Pengawai Negeri Sipil.

Disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dalam aturan ini ada kewajiban dan larangan bagi PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun sering kali disiplin tidak berjalan, hal ini disebabkan karena ekonomi, lingkungan,  pengawasan melekat  tidak berjalan, sistem karier tidak jelas, dan tidak mengetahui/memahami peraturan. Penegakan disiplin tidak berjalan karena  Adanya sistem kekerabatan,  pejabatnya melakukan pelanggaran disiplin, perasaan tidak enak, perasaan takut/tidak berani  dan tidak mengetahui tata cara melakukan penindakan.

Tahapan penekanan disiplin sesuai PP 53/2010 adalah pemanggilan, pemeriksaan dan jika terbukti indisipliner maka akan diterbitkan teguran lisan selanjutnya tulisan. Dan sesuai tahapannya, maka pegawai negeri sipil bisa melaksanakan upaya administratif jika sudah sampai pada tahap penjatuhan hukuman disiplin dengan memperhatikan aturan.

Disiplin PNS tidak terlepas dari etika PNS. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Etika adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.  Ruang lingkup kode etik sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 terdiri dari nilai – nilai dasar,  kode etik PNS, tata cara penegakan kode etik, terlapor, pelapor/ pengadu dan saksi, dan  sanksi dan tindakan administratif. Dalam aturan ini ada Majelis Kode Etik yang tugasnya melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik, membuat rekomendasi pemberian sanksi moral/ administratif kepada Gubernur, Keputusan Majelis Kode Etik melalui musyawarah/ mufakat, jika tidak tercapai melalui voting, keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Kegiatan pendidikan dan latihan Manajemen Kepala Sekolah SMA,SMK dan SLB dengan metode narasumber menyampaikan materi dan diskusi bersama peserta. Pada saat diskusi peserta menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan tindakan yang perlu dilakukan jika ada PNS di lingkup kerja melakukan pelanggaran disiplin dan etika. Kesimpulan dalam memberikan materi disiplin dan etika PNS adalah setiap PNS tanpa kecuali perlu memahami dan mengerti aturan displin dan etika agar dipedomani dalam tugas dan fungsi seorang PNS.

Penulis : Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT)

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top