03 Mar

Bimtek Penerapan Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Kota Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID - Dalam upaya memberikan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Kepegawaian Daerah, maka telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Kepegawian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 92 orang. selain itu juga sehubungan dengan pelaksanaan magang para siswa/I SMK di Badan Kepegawaian Daerah sehingga mereka juga dilibatkan dalam kegiatan ini.

Bimtek Penerapan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP.M.Si. beliau menekankan bahwa bimtek ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semua peserta agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Badan Kepegawaian Daerah. selain itu juga diharapkan agara masing-masing pegwai mampu menerapkan proses manajemen terutama manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan Sistem Informasi Pegawai

Bimtek Penerapan Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini narasumber semuanya berasal dari Badan Kepegawaian Daerah terkait dengan tugas pokok masing-masing bidang. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan Sistem informasi Pegawai. Bidang Perencanaan terdiri dari 3 ( tiga ) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Perencaaan dan Formasi yang tugas utamanya menyelenggarakan Seleksi CPNS, Seleksi IPDN, Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan tugas terbaru yang diamanatkan kepada sub bidang ini adalah Pengangkatan Pegawai Honorer/Tidak Tetap. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi setiap awal tahun harus menyiapkan formasi terkait kebutuhan Pegawai Negeri Sipil selam 5 (lima) tahun melalui aplikasi e-formasi. untuk kegiatan Seleksi IPDN, sub bidang perencanaan dan formasi memfasilitasi paniti pusat dalam hal ini Kemendagri dan IPDN, selain itu juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah atas di kabupaten/kota se-NTT.

Sub Bidang Pendidikan Aparutur tugas utamanya yaitu : menyelenggarakan seleksi Tugas Belajar/Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah juga untuk memproses penerbitan Rekomendasi bagi Dokter Spesialis.

Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai mempunyai tugas utama yaitu : Updating Data Pegawai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konversi NIP Baru ataupun yang mengalami kerusakan dan kehilangan dapat menghubungi Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai. Ataupun bagi yang membutuhkan informasi terkait data-data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat langsung berhubungan dengan sub bidang ini.

Pengembangan Pegawai

Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi”. Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang  dan hak seorang PNS dalam kerangka suatu satuan organisasi disebut dengan jabatan yang terdiri dari Administrasi, Fungsional dan Pimpinan Tinggi. Masing-masing jabatan dari perencanaan sampai dengan penetapan/pengangkatan diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Materi yang dibawah oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Prov. NTT Naftaly S. Huky M. Pub. Pol. Menjelaskan pada Jabatan Fungsional memiliki tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan yang bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tinggi pratama, pejabat admistrator, pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Pokok-pokok substansi jabatan fungsional ASN adalah nomenklatur jabatan, tugas pokok, hasil kerja/output kegiatan, uraian kegiatan/tugas, kompetensi, jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, batas usia pensiun, diklat, uji kompetensi dan sertifikasi formasi jabatan. Untuk pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional PNS diatur dalam Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2019.\

Kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi.
2. Kenaikan jenjang JF setingkat lebih tinggi dapat dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
3. Persyaratan lainnya adalah: mengikuti dan lulus uji kompetensi, nilai kinerja bernilai baik untuk 2 tahun terakhir.

Ruang lingkup sub bidang penilaian kompetensi dengan kinerja adalah Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi (pejabat pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator, jabatan pimpinan tinggi), Memfasilitasi Tim Penilai Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas lingkup Kabupaten/Kota, Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit terkait dengan pengembangan dan penilaian kompetensi dan kinerja PNS, Memfasilitasi pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Mutasi Dan Pensiun Pegawai

Pada sesi ini dibawah langsung oleh Kepala Bidang Mutasi dan Pegawai M. Agnes Odjan, SS, dijelaskan terkait Urusan Kenaikan Pangkat, Pemindahan dan Pensiun Pegawai.

Urusan kenaikan pangkat terdiri dari beberapa jenis : regular, pilihan, anumerta, pengabdian. Masing-masing diatur dalam ketentuan yang berlaku. Susunan pangkat PNS dari Juru Muda (Ia) sampai dengan Pembina Utama (IV/a). Kenaikan pangkat sesuai ijasah terakhir (/Ia-IIa) sampai dengan doktor/s3 (IIIc-IV/b). Begitu juga dengan kenaikan pangkat sesuai jabatan pelaksana (IIa) sampai dengan eselon I (IV/e).

Urusan Pemindahan dan Pensiun Pegawai. Pemindahan/Mutasi Pegawai diatur dalam Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019  tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi PSN AntarKab./ Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi, Surat Edaran Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Displin Dan Korpri

Dalam rangka menciptakan Pegawai Negeri Sipil Professional yang mampu mengimplementasikan dan melaksanakan pelayanan yang tepat aturan, tepat waktu dan tepat orang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Bimtek Penerapan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lingkup BKD Prov. NTT (sebanyak 92 PNS) pada tanggal 06 sampai dengan 07 Maret 2020 di Kantor Gubernur Aula Fernandes Lantai 4 dan Kegiatan Outbond di Restoran Pelangi Garden Noelbaki.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas perlu maka  perlu diberikan pemahaman yang lebih terhadap semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Kepegawaian Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sehingga dalam pelayanan maupun informasi yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan semua mampu untuk melakukannya.

Instruktur/Narasumber dari BKD Prov. NTT sendiri. Dimana pada sesi ke-4 Kabid Disiplin dan Korpri Carolina M.A Ondak, SH menjelaskan terkait hal disiplin, kesra dan korpri sesuai dengan sub bidang yang dibawahi beliau.

1. Disipiln PNS diatur dalam PP 53 tahun 2010, dari ketentuan umum, kewajiban dan larangan, hingga hukuman disipilin.
2. Selain dituntut melaksanakan kewajiban sebagai seorang PNS, PNS juga memiliki hak untuk sejahtera yang mana didalamnya diatur dalam ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah cuti PNS : cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara. Bagi PNS dengan masa kerja masing-masing 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun mendapat penghargaan berupa satyalancana karya satya.
3. KORPRI seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah Organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan. KORPRI bertujuan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
Akhir sesi ditutup dengan senam peregangan oleh sdri Indry Lango untuk meregangkan otot-otot peserta yang mengikuti materi dari pagi.

Sekretariat

Sesi terakhir oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Provinsi NTT, Octa Grandy Floris Angi, SH. Dimana Sekretaris membawahi 3 sub bagian yakni : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi. Bagian Kepegawaian dan Umum bertugas : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Kepegawaian dan Umum, Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, pengarsipan, dokumentasi, administrasi barang dan perlengkapan dinas, perpustakaan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang dinas, Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan kantor sampai dengan Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, Diklat pegawai dan kebutuhan kepegawaian lainnya. Bagian Keuangan bertugas dari Penatausahaan Keuangan sampai Melaksanakan Pengendalian Pelaporan. dan  Bagian Program, Data dan Evaluasi Melakukan Perencanaaan Program/kegiatan berdasarkan langkah- langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Dijelaskan Rencana Aksi Sekretariat adalah Penegakan hukuman disiplin bagi PNS BKD (masuk dan keluar kantor), Ketaatan dalam peraturan Tata Naskah Dinas (penomoran, jenis huruf, ukuran huruf dan lain- lain), Surat keluar masuk satu pintu (e-Nadi), ISO 9001:2015, Pengadministrasian barang dinas, Ketepatan waktu dalam pelaporan hasil kegiatan dan perjalanan dinas, Pemberian penghargaan (Inovasi dan Tulisan).

Penulis : Nafilia Anu & Adhe Laer

0 Comments

You Might Also Like This

Back to top